Eksisjambi.com, KERINCI –- Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Sidang paripurna yang digelar di ruang utama DPRD Kabupaten Kerinci pada Jumat (20/6/2025) tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, dr. Surmila Apri Yulisa, dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda, jajaran pejabat Pemkab Kerinci yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta para kepala perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Wabup Murison menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas masukan dan saran strategis dari fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bersinergi dalam membangun Kabupaten Kerinci ke arah yang lebih baik melalui perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel serta berpihak pada kebutuhan masyarakat. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan Wakil Bupati antara lain:
1. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar: Pemerintah daerah menegaskan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani, irigasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sektor pertanian. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan sinergis bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Kepatuhan APBD dan Percepatan Kegiatan: Penyusunan APBD tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Permendagri No. 77 Tahun 2020. Wabup Murison meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan target capaian.
3. Penanganan Sampah dan Isu Lingkungan: Pemkab telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan persampahan melalui optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di 12 kecamatan, serta peningkatan SDM dan infrastruktur pendukung pengelolaan lingkungan.
4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): OPD teknis diminta menggali potensi PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Pemanfaatan teknologi dan peningkatan kolaborasi lintas instansi juga diupayakan untuk mendongkrak pendapatan daerah.
5. Perubahan KUA-PPAS dan Efisiensi Anggaran: Perubahan KUA-PPAS dilakukan karena adanya ketidaksesuaian asumsi awal, regulasi baru, serta SILPA tahun 2024. Penurunan proyeksi pendapatan sebesar 5,86% dan belanja 5,14% akan dikelola secara efisien agar tidak mengganggu pelayanan publik.
6. Respons terhadap Isu Khusus dan Layanan Publik: Beberapa isu spesifik turut ditanggapi, seperti layanan sunatan laser, distribusi LPG subsidi, perbaikan jalan Sanggaran Agung–Talang Kemulun, serta optimalisasi aset daerah seperti Mess Kerinci dan dermaga Danau Kerinci.
7. Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Pemerintahan: Pemkab Kerinci terus berkomitmen meningkatkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan menjaga tata kelola keuangan yang profesional dan transparan. Pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 10 kali dari BPK menjadi bukti keseriusan dalam pengelolaan keuangan.
Menutup penyampaiannya, Wabup Murison menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan visi daerah menuju Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.
Sementara itu, dalam penutupan rapat, Wakil Ketua DPRD, dr. Surmila Apri Yulisa menyampaikan apresiasi atas tanggapan pemerintah yang dinilai objektif, argumentatif, dan responsif terhadap isu-isu strategis yang disampaikan fraksi-fraksi.
Rapat paripurna ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam menyempurnakan perencanaan anggaran perubahan tahun 2025 serta mempererat kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun Kabupaten Kerinci secara berkelanjutan.(*)
