Eksisjambi.com. Tanjab Timur-Beberapa Kepala Desa (Kades) merasa kecewa saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangun (Musrenbang) di Kecamatan Mendahara. Masalahnya, kesenjangan rencana pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Mendahara tahun ini sangat signifikan.
Dari 45 pengerjaan yang menelan anggaran 32.965.132.517 ada dua Desa yang sama sekali tidak mendapat pembangunan dan dua Desa hanya mendapatkan alokasi hanya sekedar pelipur lara. Dua Desa yang nihil pembangunan adalah Desa Mendahara Tengah dengan jumlah penduduk 3976 jiwa dan Desa Sinar Kalimantan dengan Jumlah Penduduk 960 jiwa.
Sementara Desa Merbau hanya mendapatkan bantuan pembangunan Masjid sebesar 10 juta dan Desa Pangkal Duri Ilir bantuan bibit Durian 100 Batang.
Disisi lain ada beberapa wilayah pembangunannya cukup mencolok. Contohnya di Kelurahan Mendahara Ilir ada sebanyak 28 pekerjaan selanjutnya Desa Sungai Tawar ada 5 pekerjaan. Bahkan pekerjaan di dua wilayah ini umumnya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perkim.
Melihat itu, Nurhidayah Kepala Desa Menteng mengaku sangat kecewa. Menurutnya pemerataan pembangunan jauh dari harapan.”Kami sangat kecewa, satu pun tidak ada yang terakomodir dari usulan pada tahun 2024 yang lalu,”ungkapnya dengan nada kecewa.
Nurhidayah menyebutkan, untuk perbaikan pemukiman rumah tidak layak huni ada 104 unit, semuanya di Kelurahan. Begitu juga dengan Komunal dan Sumur Bor juga di Kelurahan.”untuk apa kami ikut Musrenbang kalau satu pun tidak ada yang di akomodir. Harusnya minimal satu Desa ada satu, walaupun hanya beberapa meter,”tambahnya.
Hal serupa diungkapkan Ides Aryandi Kepala Desa Sinar Kalimantan dari puluhan Pro Publik di Kecamatan mendahara tidak ada satu pun di Desanya.”setelah melihat paparan tadi kami sangat kecewa. Kami minta ini agar ada evaluasi, bila perlu Dinas dan Bapeda kita kumpul membahas ini, tidak boleh seperti ini,”sambungnya.
Sementara itu, Amiruddin Kepala Desa Merbau menyebutkan, alokasi untuk Desa Merbau hanya sebatas pelipur lara. Merbau hanya mendapatkan bantuan pembangunan Masjid sebesar 10 juta. Menurutnya, sejatinya pembangunan yang dilakukan harus merata disetiap wilayah.”kalau melihat pembangiannya ini malah membuat kesenjangan pembangunan semakin menjulang. Dari tahun ketahun hanya itu-itu saja,”ungkapnya.
Dikatakan, Musrembang dilaknasakan tentu dengan tujuan agar partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat diakomodir. Apalagi Musrembang dan Pra Musrembang dilakukan secara berjenjang hal itu dilakukan agar bottom up benar-benar tercipta.
“Kami tidak minta Kepala Desa di hargai, tapi tolong pelaksanaan Musrembang yang dilakukan secara berjenjang yang menggunakan uang Negara di Hormati. Coba apa yang harus kami jawab kalau masyarakat mengkritisi Musrembang ini,”jelasnya.
Kedepan Amiruddin meminta agar pembangunan dilakukan secara merata dengan mengedepankan skala prioritas disemua wilayah baik Desa dan Kelurahan. Bukan terpokus pada beberapa Desa atau Kelurahan. (Mul).
