Eksisjambi.com, Jakarta – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk Triwulan II tahun 2025 kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Bantuan ini disalurkan melalui dua program utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dengan total anggaran sebesar Rp10 triliun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penyaluran bansos kali ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu dengan menggunakan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan DTSEN diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.
“Dengan DTSEN, kita bisa menghindari tumpang tindih data dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. Pemerintah berkomitmen agar setiap rupiah yang digunakan untuk bansos memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/5).
Penyaluran bansos akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Mei hingga pertengahan Juni 2025. KPM yang memenuhi kriteria akan menerima bantuan sesuai dengan jenis program yang mereka ikuti.
Saifullah Yusuf juga menegaskan bahwa Kementerian Sosial terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar dan transparan. Masyarakat pun diimbau untuk melaporkan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penyaluran.
“Kami membuka kanal pengaduan bagi masyarakat. Jika ada data yang tidak sesuai atau bantuan tidak diterima padahal terdaftar, segera laporkan agar dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.
Penyaluran bansos triwulan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan global.(*)
