Home / Nasional / Nasional / News

Minggu, 16 Maret 2025 - 19:51 WIB

BKN Batalkan Pelantikan Yang Dilakukan Pj. Bupati Buton Selatan

Jakarta – Sejumlah pegawai ASN yang dilantik ke dalam jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan instansi pemerintah kabupaten Buton Selatan ditemukan menyalahi ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau NSPK Manajemen ASN.

Pelantikan yang dilakukan pada akhir masa jabatan Penjabat Bupati Buton Selatan pada Februari 2025 tersebut tanpa melalui Pertimbangan Teknis atau Pertek Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 

Kepala BKN Prof. Zudan menyatakan bahwa pengangkatan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Buton Selatan tersebut tidak sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022, di mana proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berstatus sebagai Pj, Pjs, Plt, dan Plh, maka wajib terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Baca Juga :  Kemacetan Rasau - Lambur Luar Dari Magelang Bupati Dillah Hich Perintahkan Segera Diurai Malam Ini

 

Oleh karena itu, Kepala BKN melalui surat hasil pengawasan dan pengendalian nomor 2782/R ΑΚ.02.02/SD/K/2025 yang ditujukan kepada Bupati Buton Selatan, meminta agar PPK melakukan pembatalan/pencabutan Surat Keputusan pelantikan terhadap sejumlah pegawai ASN tersebut, sekaligus mengembalikan PNS yang telah dilantik ke jabatan semula dalam kurun waktu 5 (lima) hari. Apabila surat Kepala BKN ini tidak ditindaklanjuti, maka sanksi yang dikenakan terhadap instansi pemerintah Kabupaten Buton Selatan, yakni berupa pemblokiran data kepegawaian terhadap PNS yang telah dilantik tanpa melalui pertimbangan teknis Kepala BKN tersebut.

Baca Juga :  Gunung Kerinci, Gerbang Petualangan Sumatra

Atas keputusan pelantikan tersebut, BKN melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN telah melakukan tindakan administratif sesuai kewenangan BKN dalam Perpres 116/2022.

Prof. Zudan menyebutkan bahwa tindakan administratif ini dilakukan terhadap instansi pemerintah yang melanggar ketentuan NSPK maupun prinsip meritokrasi. Proses tindakan administratif sendiri dilakukan mulai dari peringatan, teguran, pemblokiran data pegawai, pencantuman instansi sebagai daftar hitam pelanggar NSPK, dan beberapa tindakan lainnya untuk memastikan perlindungan karier pegawai ASN, sekaligus menempatkan praktik manajemen ASN berjalan optimal di dalam koridor regulasi.(*)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Kejari Sungai Penuh & RSUD M.H.A.Thalib MOU Penyediaan Balai Rehabilitasi Narkoba Adhyaksa

Daerah

Miris! Nenek Kawiyah Ditemukan Terlantar dan Sakit Parah, Wako Alfin Turun Tangan

Daerah

Neymar Jr Resmi Pensiun dari Timnas Brasil di MetLife Stadium 

Daerah

Kanim Kelas III Non TPI Kerinci Gelar Rakor TIMPORA di Kota Sungai Penuh

Advertorial

Hadiri Pembukaan Jumbara PMR Nasional, Wagub Sani Berpesan Junjung Tinggi Prinsip Jambi Beradat Jambi Mantap

Advertorial

Pj. Bupati Kerinci, Asraf Ajak Masyarakat Jaga Demokrasi Berkualitas

Advertorial

Kepala Desa Mendahara Tengah Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Bupati Dillah Hich dan Wakil Bupati Muslimin Tanja Kabupaten Tanjab Timur Periode 2025 – 2030

Daerah

Pengukuhan DWP Kota Sungai Penuh, Wako Alfin Dorong Perempuan Inovatif