Eksisjambi.com. Tanjab Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menggelar Rapat Paripurna Agenda tentang jawaban eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Selasa (15/4/2025) di Aula Gedung DPRD Tanjabtim.
Dalam Tanggapan nya, Bupati Tanjung Jabung Timur Hj.Dillah Hikmah Sari, S.T yang dibacakan oleh Muslim Tanja Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur menyampaikan terhadap komitmen fraksi demokrasi keadilan untuk selalu terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil juga merupakan komitmen kami dalam visi “MERATA” Membangun Bersama Rakyat Untuk Sejahtera.
“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang disampaikan oleh fraksi Gerindra dan fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan penyampaian nota pengantar LKPJ telah sesuai dengan Pasal 27 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang LKPJ dan apresiasi dari fraksi Demokrasi Keadilan terkait capaian indikator kinerja yang telah melebihi target yang ditetapkan, keberhasilan tersebut sesungguhnya berkat kerjasama yang telah terjalin selama ini antara eksekutif dan legislatif sesuai fungsinya sebagai legislasi, budgeting dan controlling,” ucapnya.
Fraksi PAN berpendapat terhadap lima agenda pembangunan yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dalam RPJMD sebelumnya, Muslimin Tanja mengatakan, bahwa pemerintahan sebelumnya telah berupaya keras untuk mencapai hal tersebut yang dapat dilihat dari capaian kinerja yang telah disampaikan setiap tahunnya.
Fraksi Demokrasi Keadilan mengharapkan agar Pemda meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas perencanaan dan penganggaran serta pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum seperti infra struktur jalan raya, pertanian, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil akan menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan, khususnya ketercapaian standar pelayanan maksimal.
Fraksi Golongan Karya menanggapi terkait capaian kinerja pada sektor pertanian baru mencapai 60,04 persen, Bupati Dillah Hich berupaya meningkatkan melalui misi yang kedua yaitu memperkokoh struktur ekonomi daerah, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui program prioritas seperti 1000 Km perbaikan tanggul dan jaringan irigasi serta jaminan asuransi usaha tani.
Permintaan fraksi Partai Nasional Demokrat agar catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemda, telah kami tuangkan dalam dokumen LKPJ Bupati Tahun 2024, sedangkan untuk harapan Fraksi Gerindra agar seluruh unsur yang terkait dengan hasil audit BPK untuk ditindak lanjuti.
Sedangkan harapan Fraksi Gerindra dan Golkar agar Pemda lebih fokus pada penuntasan penyelesaian visi dan misi serta program prioritas akan menjadi perhatian dan harapan dalam agenda pembangunan kedepan.
Fraksi Golkar dan Gerindra bahwa sampai saat ini excavator masih merupakan kewenangan camat dalam penggunaannya, hanya pemeliharaannya yang dilimpahkan ke Dinas PUPR. Dikatakan Bupati, dalam berita acara kesepakatan bersama antara camat dan dinas PUPR pada bulan Juli tahun 2022.
“Selama ini Kita masih terkendala dengan Armada pengangkut material serta mobilisasi alat berat antar wilayah yang tentunya memakan waktu yang tidak sebentar,”ucapnya.
Bupati Dillah akan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektif serta lebih mengedepankan teknik pemeliharaan jalan yang baik sehingga material yang digunakan nantinya dapat berguna dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
“Silpa anggaran merupakan perhitungan lebih dari target pendapat dan realisasi belanja. Silpa dapat digunakan untuk menyeimbangka surplus/defisit antara Rencana Pendapatan dan belanja daerah, sedangkan terkait silpa tahun 2024 sebesar 22,2 Milyar akan dimanfaatkan dalam menyeimbangka surplus/defisit APBD pada tahun 2025,” ungkapnya.
Belanja operasional yang lebih besar dari belanja modal oleh Fraksi Gerindra, Muslimin Tanja jelaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah bahwa belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi dan belanja hibah.
Belanja barang dan jasa, pada kelompok ini selain untuk mendukung kegiatan juga dapat berupa belanja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tetapi dalam kelompok belanja operasional masih didominasi belanja pegawai yang terdiri dari gaji, tunjangan dan P3K sebesar 56 persen dari belanja operasional atau 34, 45 persen dari total belanja daerah.
Fraksi Demokrasi Keadilan berharap agar Pemda lebih kreatif dan berimprovisasi mencari sumber pendapatan alternatif untuk meningkatkan PAD akan menjadi perhatian.
Bupati Dillah Hich instruksikan kepada Bakeuda sebagai Koordinator dan OPD pemungut untuk dapat mencari potensi baru yang dapat meningkatkan PAD, sedangkan peningkatan dana pusat dan sumber lainnya, diinstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dapat meningkatkan Koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga serta stake holder lainnya.
Fraksi Demokrasi Keadilan mengharapkan hubungan antara Pemda dengan DPRD Kabupaten Tanjab Timur saling mendukung dan bekerjasama dengan baik serta masukan yang inovatif untuk kesejahteraan masyarakat.
Permintaan Fraksi Golkar dan Gerindra agar seluruh perangkat daerah menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam pembahasan, Bupati Dillah Hich instruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar dapat memenuhinya dan hadir secara langsung dalam pembahasan bersama pansus LKPJ Tahun 2024.”(Mul).
