Tanjab Timur Eksisjambi.com – Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Nipah Panjang, menjadi momentum penting untuk menyerukan penyelamatan kawasan pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) yang terus terancam abrasi. Dalam kegiatan yang digelar Kelompok Hijau Pesisir tersebut, berbagai pihak sepakat memperkuat kolaborasi. Selamatkan pesisir Tanjabtim dari abrasi, Minggu (26/7/2026).
Koordinator Kelompok Hijau Pesisir, Arie Suryanto, mengatakan peringatan Hari Mangrove Sedunia tahun ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 dengan tema “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang.”
Menurut Arie, persoalan abrasi dan sampah laut tidak bisa lagi menjadi beban Pemerintah Kabupaten Tanjabtim semata. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi harus ikut mengambil peran lebih besar karena sekitar 230 kilometer atau hampir 90 persen garis pantai Provinsi Jambi berada di wilayah Tanjabtim.”Kerusakan lingkungan pesisir sudah berlangsung lama. Di Kecamatan Sadu, abrasi diperkirakan mencapai 9 meter per tahun, menyebabkan banyak lahan produktif hilang ke laut. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi yang dinilai konsisten menjaga kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Jambi. Menurutnya, tanpa kawasan konservasi tersebut, kerusakan pesisir di Tanjabtim diperkirakan akan jauh lebih parah.
Arie turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanjabtim Hj. Dillah Hikmah Sari, ST, yang tetap memberikan dukungan terhadap kegiatan penanaman mangrove meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Jambi sekaligus Guru Besar Universitas Jambi, Prof. Johanes, menilai pelestarian mangrove harus dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Ia mengusulkan lokasi abrasi terparah dijadikan pusat penanaman mangrove pada peringatan Hari Mangrove Sedunia 2027.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga dapat memperkuat upaya rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus memberdayakan masyarakat yang selama ini menjaga hutan mangrove.
Di kesempatan yang sama, Bupati Tanjabtim Hj. Dillah Hikmah Sari mengaku semakin khawatir melihat kondisi abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir. Ia menyebut persoalan tersebut kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.”Menanam mangrove saja tidak cukup. Kalau tidak dibangun pemecah ombak, bibit yang ditanam akan kembali hancur diterjang gelombang. Karena itu kami ingin menyampaikan langsung kondisi Tanjabtim kepada pemerintah pusat,” kata Dillah.
Ia mengungkapkan telah meminta Dinas Lingkungan Hidup menjalin komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kehutanan agar penanganan abrasi di Tanjabtim menjadi perhatian nasional.
Dillah juga menyoroti masih minimnya perhatian terhadap wilayah pesisir Tanjabtim, padahal daerah tersebut memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Jambi dan menjadi penyangga kehidupan masyarakat pesisir.
Menurutnya, abrasi yang mencapai sekitar 9 meter setiap tahun tidak hanya mengancam permukiman, tetapi juga merusak kebun kelapa, mengurangi hasil tangkapan nelayan, hingga memicu masyarakat membuka kawasan hutan karena kehilangan lahan penghidupan”Bagi kami, menjaga mangrove bukan sekadar bicara blue carbon. Yang paling dirasakan masyarakat adalah bagaimana mangrove mampu menahan abrasi dan menyelamatkan lahan mereka,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau mengalihfungsikan kawasan mangrove untuk kepentingan lain karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh generasi mendatang.
Mengakhiri sambutannya, Dillah menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya identik dengan pembangunan jalan, jembatan, atau gedung, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.”Menanam mangrove dan menjaga lingkungan adalah bagian dari pembangunan. Apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk menyelamatkan anak cucu kita di masa depan,” paparnya (Mul).**
