Esisjambi.com,JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris, menegaskankan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk meningkatkan kesiap siagaan dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat serta memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Al Haris saat memimpin upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 73 Satpol PP, HUT ke 104 Damkar dan HUT ke 61 Satlinmas, bertempat di Halaman Depan Kantor Gubernur Jambi, Senin (13/03/2023).
Dalam sesi wawancara, Al Haris menuturkan hari ini adalah peringatan HUT Satpol PP, Damkar dan Satlinmas yang peringatannya secara bersama karena memang secara kelembagaan merupakan satu kesatuan. “Kita perlu menyimak beberapa poin terkait arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri RI, sehingga dengan segera kita bisa menindaklanjuti arahan tersebut,” tutur Al Haris.
“Salah satu arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri RI adalah bagaimana kita memperhatikan para pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bekerja secata maksimal di lapangan dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat serta memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat,” lanjut Al Haris.
Pada saat menjadi inspektur upacara, Al Haris membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI, H.Tito Karnavian yang mengatakan, tema pada tahun ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 untuk menghadapi isu Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.
Tito juga meminta untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan konsolidasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda Pemilu Tahun 2024 agar tercipta kondisi yang aman, tertib, demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Suksesnya pelaksanaan pemilu ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan penyelenggaraan pemilu, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, serta kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai macam Potensi Kerawanan Pemilu. Adapun kerawanan yang perlu diwaspadai bersama dalam menghadapi pilkada antara lain terkait money politic, keamanan, netralitas ASN, isu sara, dan hoax,” ujar Tito.(adv).
