BANGKO — Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan legalitas kepemilikan tanah masyarakat, khususnya melalui optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Merangin, Kamis (12/11).
Turut hadir dalam rapat, Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni, Kepala ATR/BPN Merangin Nur Adi Kusno serta perwakilan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mengawal percepatan reforma agraria di Bumi Tali Undang Tambang Teliti.
Dalam penyampaiannya, Bupati M. Syukur menyoroti pentingnya program TORA sebagai instrumen krusial untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan warga.
Meski program ini sudah berjalan, ia menilai pelaksanaannya di daerah masih memerlukan penguatan agar manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat luas.
“Program TORA ini sebenarnya sudah lama, tapi memang belum sedikit maksimal di daerah. Kendala sebelumnya sering kali terkait siapa yang menganggarkan fasilitas tersebut di daerah, antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” ujar M. Syukur di hadapan para peserta rapat.
Ia juga menjelaskan bahwa langkah yang harus diprioritaskan adalah mengidentifikasi dan meluruskan berbagai hambatan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen memastikan bahwa status kepemilikan lahan warga, termasuk di wilayah perkampungan, fasilitas umum, tempat ibadah, hingga areal pertanian dan perkebunan rakyat harus memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Salah satu sorotan adalah pentingnya pelibatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai rujukan utama dalam melakukan identifikasi pertanahan secara akurat setiap tahunnya.
Fokus utama penataan ini diarahkan pada daerah-daerah yang kepemilikan atas tanahnya masih minim, seperti di wilayah Papua, Bangka Belitung, dan Bengkulu yang menjadi acuan komparatif, serta wilayah-wilayah di Merangin yang selama ini menghadapi tantangan serupa.
Bupati juga mengingatkan pentingnya pengawalan ketat agar lahan-lahan yang telah dilegalkan melalui program TORA tidak jatuh ke tangan pihak yang salah atau beralih kepemilikan secara tidak sah.
“Kita perlu menjaga dan mengawal program ini agar jangan sampai lahan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat ini berpindah tangan atau diserobot pihak luar. Oleh karena itu, program ini juga akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan proses identifikasi berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya. *Bas R* sumber : Kominfo
