Home / Advertorial / Kota Sungai Penuh / Nasional / News

Senin, 17 Maret 2025 - 15:54 WIB

Aksi Damai Calon ASN PPPK Kota Sungai Penuh

SUNGAI PENUH – Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh menerima Aksi Damai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Sungai Penuh Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK di tahun 2026, Senin (17/03).

Aksi ini menuntut pencabutan Surat Edaran Kemen PAN-RB terkait penundaan pengangkatan PPPK 2024 yang direncanakan pada bulan Maret 2026, serta meminta dukungan dari DPRD Kota Sungai Penuh dan untuk monitoring BKPSDM terkait Pengusulan NIP PPPK Kota Sungai Penuh 2024.

Baca Juga :  JK : Perang Modern Dimenangkan oleh Penguasa Teknologi, Bukan Lagi Jumlah Tentara

Dalam kesempatan ini, Pimpinan dan Anggota menyambut baik kedatangan para Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Sungai Penuh dan mendukung penuh atas tuntutan tersebut.

Dalam keterangannya Wakil Ketua Hardizal menyampaikan, “Mengapa hal demikian ini terjadi tentu kebijakan dari pusat bapak/ibu sekalian, kita di daerah tentunya tidak bisa juga untuk melawan kebijakan yang dilakukan oleh pusat, Sama sepertinya yang kami rasakan saat ini kejelasan tentang efisiensi anggaran, tetapi apa yang bapak/ibu sampaikan insya allah kami perjuangkan”. Ucap Wakil Ketua Hardizal

Baca Juga :  Wabup Merangin Pantau Lokasi Festival Swarnabumi

“Insya Allah kami Pimpinan dan seluruh Anggota mendukung penuh atas tuntutan bapak/ibu Calon PPPK Kota Sungai Penuh serta kalaupun bisa stempel darah pun siap kami tanda tangani”. Tegas Wakil Ketua Hardizal

Lebih lanjut, DPRD Kota Sungai Penuh akan segera menindaklanjuti dan akan memanggil dinas terkait Pengusulan NIP PPPK Kota Sungai Penuh 2024. (*)

Share :

Baca Juga

Advertorial

H Mukti Buka Sosialisasi GEMARIKAN di Desa Simpang Parit

Bungo

Jenazah Korban KKB Papua Dipulangkan ke Bungo

Daerah

YPPLP melaksanakan Wisuda Tahfidz dan Khatam Al-Qur’an

Advertorial

Rumah Herman Sudah Terlihat Rapi, Satgas Bersihkan Area Pekarangan

Advertorial

Resmikan Masjid Al Jabbar, Gubernur Al Haris: Gunakan Masjid Sebagai Sarana Pendidikan

Advertorial

Gubernur Al Haris : Saran Positif Masukan Dewan Sebagai Evaluasi Kinerja Pemerintah

Advertorial

Bupati Merangin Serahkan Sertifikat Redis Tanah Renstran Eks Transmigrasi
Polres Kerinci mengungkap praktik penimbunan dan penjualan ilegal BBM subsidi

Hukum

Polres Kerinci Ungkap Penimbunan BBM Subsidi, Dua Pelaku Diamankan