SUNGAI PENUH,Eksisjambi.com – Forum Wartawan dan sejumlah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Sungai Penuh menggelar audiensi bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Kamis (23/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD itu di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Hutri Randa, di dampingi Wakil Ketua Amrizal, serta anggota DPRD Maswan, Dhakir Yahya, dan Fajran. Hadir pula Sekretaris DPRD Heri Aperawanto, Kabid Kominfo Wazirman, serta perwakilan media dan LSM.
Dalam pertemuan tersebut, para wartawan dan perwakilan LSM mempertanyakan pemotongan anggaran publikasi media di Sekretariat DPRD dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sungai Penuh.
Selain itu, mereka juga menyoroti pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD tahun 2025 yang di nilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Hutri Randa menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi di lakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sungai Penuh, bukan keputusan sepihak dari DPRD dan Ia juga menegaskan, DPRD tidak memiliki niat untuk menghapus anggaran publikasi media.
“Kebijakan efisiensi ini merupakan keputusan TAPD. Kami di DPRD akan memperjuangkan agar anggaran publikasi media dapat di tingkatkan pada APBD Perubahan mendatang ,” ujar Hutri Randa.
Sementara itu, Kabid Kominfo Wazirman menegaskan bahwa kegiatan publikasi tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
“Nilai anggaran memang berkurang, tetapi kegiatan publikasi tetap kami jalankan sesuai dengan pagu yang ada, dan sudah di salurkan kepada media yang bekerja sama,” jelasnya.
Sekwan DPRD Kota Sungai Penuh, Heri Aperawanto, memaparkan bahwa pada awalnya anggaran publikasi tahun 2025 di ajukan sebesar Rp211 juta untuk media online, cetak, elektronik, dan iklan. Namun setelah di lakukan efisiensi, nilai tersebut berkurang menjadi Rp105,5 juta, atau turun sekitar 50 persen.
“Kami memahami kondisi rekan-rekan media. Insya Allah, anggaran publikasi ini akan kami usulkan peningkatannya pada APBD Perubahan dan anggaran 2026 mendatang,” kata Sekwan Heri.
Menanggapi hal itu, Ketua Forum Wartawan Harian (Forwari) Kota Sungai Penuh, Miko Adri, menilai bahwa besaran anggaran publikasi saat ini sudah tidak layak lagi.
Ia meminta agar Pemerintah Daerah dan DPRD benar-benar memperhatikan keberlangsungan kerja sama dengan media.
“Kami berharap anggaran publikasi tahun depan dapat di tingkatkan. Jika tidak, seluruh media yang ada di kota Sungai Penuh dan Kerinci akan memutuskan kerja sama dengan Kominfo dan DPRD Kota Sungai Penuh,” tegas Miko.
Audiensi yang berlangsung secara terbuka dan kondusif tersebut di harapkan menjadi awal perbaikan pola kemitraan antara pemerintah daerah, DPRD, dan insan pers di Kota Sungai Penuh.(*)
