Merangin, eksisjambi.com — Fraksi-fraksi Dewan memberikan pandangan umum terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan Merangin 2025.
Pandangan umum fraksi-fraksi Dewan tersebut, di sampaikan jurubicaranya masing-masing pada rapat paripurna DPRD Merangin Rabu malam 17/09/2025 yang di pimpin Wakil Ketua I Herman Effendi didampingi Wakil Ketua II Ahmad Fahmi, dihadiri 24 orang dari 35 orang Dewan, terhadap Bupati Merangin yang di wakili oleh wakil Bupati Merangin H. A Khalid.
Tampak hadir pada paripurna itu, unsur Forkopimda, Pj Sekda Merangin Zulhifni, para Asisten Setda Merangin, para Staf Ahli Bupati, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, tokoh masyarakat dan utusan sejumlah organisasi.
Pada paripurna itu, Fraksi PAN melalui jurubicaranya Alhanim Assadiqqi minta perubahan APBD 2025 yang di lakukan benar-benar akan memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.
‘’Dalam perubahan APBD 2025 dibutuhkan kehati-hatian, kecermatan dan keterlibatan semua pihak, agar kebijakan yang di ambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan,’’ujar Alhanim Assadiqqi.
Fraksi PAN menyoroti tandangan-tantangan eksternal dan internal yang di hadapi, mulai dari ketergantungan transfer dana Pusat, sektor ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan, ketimpangan pendidikan, pelayanan kesehatan dan infrastruktur.
Sedangkan Fraksi PPP melalui jurubicaranya Teguh Wahyudi, menegaskan prioritas pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sering kali tidak di barengi dengan perencanaan yang matang, sehingga proyek mangrak atau tidak optimal.
Serapan anggaran yang masih rendah juga tidak luput dari pertanyaan Fraksi PPP. Fraksi ini juga mempertanyakan terjadinya penurunan pendapatan daerah. Meskipun penurunan itu tidak signifikan secara nominal perlu menjadi perhatian serius.
‘’Penurunan pendapatan daerah ini mencerminkan adanya kendala dan tantangan yang tidak terantisipasi. Jika tidak di tangani secara strategis, kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan,’’ujar Teguh Wahyudi.
Fraksi Golkar melalui jurubicaranya Samdianto menekankan, asset daerah yang terbengkalai dan tidak produktif, agar tidak menjadi beban anggaran daerah mohon penjelasan bagaimana solusinya.
‘’Penambahan anggaran yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mohon di jelaskan manfaat dari penambahan anggaran tersebut secara terinci dan teliti,’’ujar Samdianto.
Fraksi Gerindra yang di sampaikan juru bicara Saprion, minta penjelasan faktor-faktor penyebab perubahan ABPD 2025, khususnya pendapatan dan belanja daerah. Fraksi ini juga mempertanyakan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
‘’Kami Fraksi Gerindra menyarankan asset-asset daerah yang tidak produktif lagi, untuk secepatnya di lakukan lelang, agar bisa mengurangi beban pembiayaan Pemerintah Daerah,’’pinta Saprion.
Sementara itu Fraksi Nasden minta dalam mengalokasikan anggaran, hendaknya pembangunan yang di lakukan harus secara merata berdasarkan skala prioritas. Progres penyelesaian kepala desa yang bermasalah juga menjadi sorotan fraksi ini.
Fraksi Demokrat minta peningkatan mutu pendidikan dari program yang ada belum terlihat sebagai skala prioritas. Rusaknya ruas jalan kabupaten terutama dari Simpang Seling ke Muarajernih, Kibul sampai Ngaol, Kibul sampai Batang Kibul.
Selain itu dari Bangko sampai Sungai Kapas serta ruas jalan Pinang Merah sampai Mampun Baru, belum terlihat perbaikan jalan tersebut, sementara jalan itu akses masyarakat dan apa langkah yang akan di lakukan?
Fraksi Perindo minta penjelasan penyebab turunnya pendapatan asli daerah, kenaikan pembiayaan, PPPK paruh waktu yang pindah dari satu sekolah ke sekolah lain mohon untuk di jelaskan.
Begitu juga dengan anggaran pembangunan fisik di setiap OPD, hendaknya pembangunan fisik yang di lakukan melibatkan pemerataan di setiap daerah, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial.
Fraksi PKB menekankan, perubahan APBD 2025 yang di lakukan, harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, sebab masih banyak jalan-jalan yang rusak di wilayah pedesaan, sehingga menghambat aktivitas ekonomi warga.
Pembanguna infrastruktur tidak tertupu pada daerah-daerah tertentu, yang lebih ke perkotaan, tetapi ke pedesaan dan daerah terpencil juga herus di lakukan. Fraksi PKB juga menyoroti masih maraknya penyakit masyarakat (Pekat) yang mengancam moral genasi bangsa, langkah dan solusi apa yang akan di ambil?
Fraksi PKS Hanura menyoal pembangunan Sumbar Daya Manusia (SDM) dan tatakelola Pemerintahan, agar bisa bekerja secara optimal, meskipun dalam kondisi efesiensi anggaran yang menyesuaikan skala prioritas dan kondisi alam Merangin.
Terakhir, Fraksi Perjuangan Nusantara juga mempertanyakan penurunan pendapatan daerah mengapa bisa terjadi dan peningkatan belanja daerah mengapa bisa terjadi serta peningkatan pembiayaan daerah mengapa terjadi?
Fraksi gabungan ini juga mempertanyakan kualitas pelayanan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta ruang kelas baru berapa persen dari APBD 2025, mohon untuk di jelaskan. Pembangunan di minta benar-benar pro rakyat dan tepat sasaran. *Bas R*
