http://Esisjambi.com,JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) sebagai langkah mempercepat realisasi proyek strategis nasional yang ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada 2027. Rapat berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (24/7/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dan dihadiri Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, ST., M.Eng., Sc., perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi proyek, Badan Pertanahan Nasional (BPN), organisasi perangkat daerah, serta tokoh masyarakat dari daerah terdampak.
Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa seluruh tahapan persiapan harus dilakukan secara matang agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting, terutama dalam hal pendataan lahan dan koordinasi lintas sektor.
“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Al Haris.
Gubernur juga mengingatkan seluruh pihak untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat proses pengadaan tanah, termasuk munculnya klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan. Ia meminta tim yang telah dibentuk bekerja secara profesional, transparan, dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Menurutnya, pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan masyarakat karena akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas orang dan barang, mengurangi kemacetan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.
Al Haris menegaskan, proses pengadaan tanah harus mengedepankan prinsip keadilan. Masyarakat yang lahannya terdampak akan menerima kompensasi berdasarkan hasil penilaian independen sehingga memberikan manfaat yang layak.
“Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini,” tegasnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Gubernur meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera memetakan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tanah.
Selain itu, ia menginstruksikan seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi agar seluruh proses administrasi, perizinan, hingga penyelesaian kawasan hutan dapat diselesaikan tepat waktu.
Sementara itu, Plt. Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang menjelaskan bahwa Jalan Tol Jambi–Rengat Fase I memiliki panjang sekitar 67,45 kilometer, membentang dari Simpang Ness hingga Merlung.
Menurut Robert, ruas tol tersebut akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun melalui empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B. Salah satu paket akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari sebagai struktur utama.
Ia menjelaskan, proyek ini melintasi tiga kabupaten, yaitu Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat. Hingga saat ini, sekitar 9 persen proses pengadaan lahan telah diselesaikan, mencakup sembilan desa, terdiri atas enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Kabupaten Batanghari, dan satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Robert menambahkan, proses pengadaan tanah ditargetkan rampung dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan selesai dipenuhi.
Dalam pelaksanaannya, proyek ini juga mengedepankan aspek lingkungan dan sosial. Berbagai langkah mitigasi akan diterapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, penerapan standar keselamatan kerja, perlindungan habitat, hingga pembangunan underpass dan overpass untuk menjaga akses masyarakat yang terdampak.
Selain itu, pemerintah bersama lembaga pendanaan internasional juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak serta membuka ruang komunikasi melalui mekanisme penanganan keluhan dan konsultasi rutin bersama pemerintah desa dan warga.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, lembaga pendanaan internasional, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat Fase I berjalan tepat waktu, transparan, serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.*
