Sungai Penuh – Kantor Badan Pertanahan Kota Sungai Penuh hari ini peringati Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2021 yang bertempat di halaman Kantor ATR/BPN Kota Sungai Penuh, Jumat (24/9/2021).
Peringatan HANTARU 2021 yang bertemakan “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional” dihadiri langsung oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kota Sungai Penuh beserta jajarannya.
Dalam sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil, yang dibacakan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Sungai Penuh, Dedy Suryadi mengatakan, peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha yang merupakan salah satu tujuan dari Undang-undang Cipta Kerja (UUCK)
“UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha,” kata, Dedi Suryadi membacakan sambutan Menteri.
Terkait tata ruang, tambah Dedi Suryadi, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geography Information System’ tataruang (GISTARU).
“diantaranya, RTR-Online, RDTR Interaktif, RTR-Builder, Konsultasi Publik Online dan Protaru,” tambahnya.
Dalam sambutan Menteri yang dibacakan Kakan ATR/BPN Kota Sungai Penuh juga disampaikan mengenai pemberdayaan masyarakat untuk memastikan penerima sertifikat mendapatkan akses permodalan.
“mari kita bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait untuk mendorong diberikannya access reform kepada penerima sertifikat redistribusi tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” sebut, Dedy Suryadi.
“juga dalam hal mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan Polri untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Juga dalam sambutan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil, mengajak kepala daerah untuk mensukseskan percepatan program PTSL dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai. (*)
