Home / Bangko / Daerah / News

Kamis, 2 April 2026 - 15:18 WIB

Pemkab Merangin Ikuti Entry Meeting BPK, Penertiban Aset jadi Sorotan

BANGKO. Eksisjambi.com – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi memulai tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Hal ini ditandai dengan partisipasi Bupati Merangin, M. Syukur, dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual, pada Kamis 2/04/2926.

Bertempat di Aula Kantor BPKAD Merangin, Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Zulhifni serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hadir pula secara langsung Ketua Tim BPK Merangin, Yohanes Harry Kusmono Agung Christyanto, untuk memulai proses audit tersebut.

Dalam pengarahannya via Zoom Meeting, tim pemeriksa BPK menekankan pentingnya akuntabilitas, ketepatan waktu penyajian data, serta penguatan komitmen transparansi agar seluruh pertanggungjawaban anggaran berjalan objektif.

Baca Juga :  Pj Bupati Merangin Harap Para Wisudawan dan Wisudawati IAI SMQ Memanfaatkan Ilmu Untuk Membangun Merangin

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa Pemkab Merangin akan bersikap kooperatif dan terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan tanpa menunda-nunda.

Secara khusus, Bupati menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah merapikan manajemen aset daerah, mulai dari kendaraan dinas, tanah pemda, hingga rumah dinas yang masih dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang.

“Kami sangat konsen mengenai aset-aset ini. Banyak aset kita yang tercatat secara administratif, namun di lapangan sudah berpindah tangan ke orang lain. Padahal aset tersebut sudah puluhan tahun dibiayai pemerintah, seperti pembuatan taman dan lainnya,” ujar Bupati M. Syukur.

Baca Juga :  Meriahkan Hari Jadi ke-59 Tanjung Jabung Barat dan HUT ke-79 RI Pemkab Tanjab Barat Gelar Sunatan Massal

Bupati juga menyoroti adanya kelalaian di masa lalu yang menyebabkan munculnya sertifikat sekunder di atas lahan milik pemerintah. Ia mengapresiasi dorongan dari tim pemeriksa BPK untuk memprioritaskan penertiban hak-hak aset pemerintah daerah.

“Ini mungkin ada kelalaian dimasa lalu, tapi kami berterima kasih atas dorongan soal aset ini. Kita harus memperhatikan aset-aset yang memang menjadi hak pemerintah. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik selama proses audit ini,” pungkasnya. (Indra/van/Kominfo)

Share :

Baca Juga

Airbus A400M

Internasional

Tiba Akhir 2025! Pesawat Angkut Super A400M Jadi Andalan Baru TNI AU

Daerah

Bea Cukai dan Polri Sita 14 Ribu Butir Ekstasi, Jaringan Dikendalikan dari Dalam Lapas

Advertorial

Gubernur Al Haris : Maknai Hari Buruh Dengan Kegiatan Positif

Bangko

Gizi Sehat Untuk Generasi Muda, Kodim 0420/Sarko Gelar Dapur Masuk Sekolah Di SD Negeri 071/VII
Introspeksi Diri

Artikel

Belajar dari Harapan yang Tak Sesuai: Antara Menyalahkan dan Introspeksi Diri

Advertorial

Wagub Sani Tekankan Pentingnya Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Bangko

Danrem 042/Gapu Resmi Buka Karya Bakti Skala Besar TNI TA 2026 di Sarolangun

Advertorial

Kades Pagar Puding Khoirudin, Tanam Perdana Padi Sawah Di Kelompok Tani Tunas Harapan