NEW YORK – Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Sabtu (27/9) menilai New York mungkin tidak lagi pantas menjadi lokasi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Amerika Serikat (AS) mencabut visanya.
Menurut Petro, keputusan Washington itu jelas melanggar prinsip imunitas yang menjadi dasar keberadaan PBB. Ia pun menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional.
Sehari sebelumnya, Jumat (26/9), Petro ikut dalam aksi demonstrasi pro-Palestina di luar markas besar PBB, New York. Dalam orasinya, ia meminta tentara AS agar tidak mengarahkan senjata mereka kepada kemanusiaan.
“Lawan perintah Trump! Patuhi perintah kemanusiaan!” seru Petro.
Tidak lama berselang, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan di media sosial bahwa visa Petro dicabut karena dianggap melakukan aksi yang “sembrono dan provokatif”.
Menanggapi itu, Petro menegaskan melalui platform X bahwa dirinya memang sudah kehilangan visa AS.
“Saya tidak peduli. Ada imunitas penuh bagi para presiden yang menghadiri Sidang Umum PBB,” tulisnya.
Lebih jauh, Petro juga mengecam langkah Washington yang disebutnya menghalangi kehadiran perwakilan Palestina di Sidang Umum PBB. Ia kembali meminta komunitas internasional untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza.
“Menolak masuknya Otoritas Palestina dan mencabut visa saya karena meminta tentara AS dan Israel untuk tidak mendukung genosida yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak lagi mematuhi hukum internasional,” tegas Petro.
Presiden Kolombia itu bahkan mendesak Presiden AS Donald Trump agar mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap aksi militer Israel di Gaza.
“AS tidak akan meraih kejayaan dengan membunuh bayi-bayi yang tak berdaya,” ujarnya.(*)
