Pemkab Merangin menyalurkan bantuan sosial dan sarana produktif bagi Suku Anak Dalam di Dam Betuk, mulai dari keramba apung, listrik gratis, hingga BLT PKH senilai Rp7 miliar.

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau sejumlah program strategis di DIY, mulai dari pendidikan, permukiman hingga proyek tol, guna memastikan pemerataan pembangunan berjalan optimal.

Pemerintah menegaskan bahwa anggaran pendidikan 2026 tidak mengalami pengurangan program. Sebaliknya, kebijakan yang diambil justru memperkuat, menambah, serta memfokuskan program agar lebih detail dan tepat sasaran, baik untuk siswa, guru, maupun satuan pendidikan.

Ucapan Dillah bahwa efisiensi dan tekanan anggaran tak boleh menyurutkan tekad merealisasikan visi misi Merata ia buktikan dengan strategi cerdas mengedepankan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak. 

Data BPS mencatat 49 ribu remaja tidak bersekolah di Jambi. Artikel ini mengulas definisi data, realitas lapangan, dualisme sistem pendidikan, serta kehadiran negara melalui kebijakan alternatif seperti Sekolah Rakyat.

Kami ingin memastikan seluruh sarana dan prasarana di lokasi yang akan dikunjungi sudah siap, sehingga kunjungan Bapak Direktur besok dapat memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan komunitas adat kita,” ungkap Bupati M. Syukur

“Akses pendidikan itu sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak anak-anak kita yang tidak sekolah dan putus sekolah. Maka dari itu, Sekolah Rakyat adalah solusi agar tidak ada lagi anak di Merangin yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” ujar Bupati M. Syukur dalam keterangannya.

“Ini adalah rahmat dan anugerah besar bagi kita semua, khususnya bagi keluarga-keluarga yang kurang beruntung,” ungkap pernyataan yang disampaikan dalam rangka peresmian tersebut.

Pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga di arahkan sebagai pusat pembinaan karakter yang inklusif. Melalui pendekatan pendidikan terpadu, sekolah ini di harapkan mampu mencetak generasi muda yang berdaya saing, berakhlak, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah.

“Dengan melakukan evaluasi seperti ini, kita bisa mengetahui apakah kinerja OPD sudah optimal. Jika belum, tentu harus ada perbaikan agar program berjalan maksimal dan tepat sasaran,” pungkas Gubernur Al Haris.