Home / Advertorial / Daerah / DPRD Provinsi Jambi / News

Senin, 22 Juli 2024 - 15:44 WIB

Waka DPRD Provinsi Pinto : Masyarakat Kecil Harus Punya Akses Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Eksisjambi.com,JAMBI – Pinto Jayanegara, B.A., S.Psi., M.Si. wakil ketua DPRD Provinsi Jambi mendorong Perda Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Bantuan hukum adalah hal yang sangat di butuhkan bagi masyarakat di provinsi jambi, kedepannya Bantuan Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dalam arti bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk terciptanya penegakan hukum dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi jambi kedepannya

Hal tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip Equality Before The Law yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip Equality Before The Law, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum, namun juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan keadilan (access to law and justice).(22/7/2024).

Baca Juga :  Wabup Tanjab Barat Buka Secara Resmi Bimbingan Manasik Haji

Provinsi jambi kedepannya haruslah berkerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di provinsi jambi agar para penegak hukum terutama Advokat/Pengacara sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh provinsi jambi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi Advokat/Pengacara sebagai Officium Nobile sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat)

Baca Juga :  Pemkab kerinci dan Pemkot Jambi Tandatangani Naskah Kesepakatan Bersama

Saat berhadapan dengan hukum, tidak semua masyarakat di provinsi jambi memiliki kemampuan pembiayaan bantuan hukum maka sudah saatnya provinsi jambi memberikan bantuan hukum bagi setiap warga yang ada di provinsi jambi saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.(*)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Seberangkan Anak Sekolah Juga Dilakoni Satgas TMMD
H. M. Syukur

Advertorial

Bupati M.Syukur: TPP ASN Tetap Dibayar Namun Di Sesuaikan

Daerah

Wawako Antos Tekankan Soal Disiplin & Keteladanan ASN

Daerah

Bupati H. Adirozal Besuk Rombongan Kapolda Jambi

Daerah

Global Bond Perdana Danantara Catat Hasil Positif

Daerah

Mangrove, Benteng Alami Pesisir yang Menopang Ekonomi dan Lingkungan di Jambi

Daerah

Kode Redeem Free Fire Terbaru 12 Juli 2026: Klaim Skin Senjata Permanen 

Daerah

Hadiri Kenduri SKO, Fadli Sudria Disambut Hangat Warga Depati VII