Home / Internasional / Nasional / News

Rabu, 26 November 2025 - 15:24 WIB

Komisi I DPR RI Desak Tutup Bandara IMIP, Ini Ancaman Kedaulatan Negara

Bandara IMIP

Bandara IMIP

MOROWALI , http://Eksisjambi.com– Sorotan publik terhadap operasional bandara di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, terus menguat. Setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran Bea Cukai dan Imigrasi, kini giliran Komisi I DPR RI menyampaikan desakan keras.

Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menilai situasi ini sebagai kelalaian serius yang tak boleh di abaikan. Ia menegaskan bahwa seluruh bandara terlepas dari statusnya harus berada sepenuhnya di bawah kontrol negara.

 “Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara di dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya, Selasa (25/11/2025).

Baca Juga :  Gercep! Tak Sampai 24 Jam, Polres Kerinci Ringkus Pembobol Saldo Puluhan Juta

Pernyataan keras ini memperkuat kekhawatiran publik setelah Menhan Sjafrie memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Temuan itu di dapat saat Menhan meninjau latihan gabungan TNI di kawasan IMIP beberapa hari lalu.

Menurut Oleh Soleh, absennya kontrol negara di bandara strategis seperti IMIP dapat membuka celah besar bagi ancaman keamanan. Potensi penyelundupan barang, keluar masuknya orang tanpa pemeriksaan, hingga aktivitas ilegal lain bisa terjadi tanpa terdeteksi.

“Ini sangat berbahaya. Bandara adalah pintu gerbang negara. Jika negara tidak hadir, itu ancaman langsung terhadap keamanan dan kedaulatan,” tambahnya.

Politisi PKB itu mendesak pemerintah termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, TNI–Polri, hingga otoritas keamanan lainnya untuk melakukan penertiban segera. Langkah hukum dinilai perlu di tempuh jika di temukan adanya pihak yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa izin resmi.

Baca Juga :  DPR RI Gerak Cepat Jaga Stabilitas Ekonomi, Harga Gas Industri Dipangkas demi Lindungi Lapangan Kerja

 “Ini harus di usut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu menindak siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” tegasnya.

Komisi I DPR juga akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait dan mempertimbangkan kunjungan kerja langsung ke Morowali guna memastikan kondisi faktual di lapangan.

Kasus ini menambah sorotan terhadap pentingnya kehadiran negara di kawasan industri strategis, terlebih di tengah dinamika geopolitik yang semakin sensitif.

Pengawasan longgar pada fasilitas transportasi udara di khawatirkan dapat di manfaatkan pihak tertentu yang berpotensi merugikan keamanan nasional.(*)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Begini Cara Pantau Usulan PPPK Lewat MOLA BKN

Internasional

Meriahkan Hari Kemerdekaan Yordania ke-80 di Jakarta

Advertorial

Pj.Bupati Asraf Irup Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024
Kode redeem Free Fire (FF) terbaru

Daerah

Kode Redeem Free Fire Terbaru 12 April 2026: Klaim Hadiah

Daerah

Pemkot Canangkan Vaksinasi Covid-19

Internasional

The 4,500-Year-Old Tunic at the Egyptian Museum

Daerah

Pastikan Ketersediaan & Kestabilan Harga Jelang Ramadhan, Satgas Pangan Sidak Pasar

Daerah

BMKG : Badai Hidrometeorologi Ancam Wilayah Jambi