DPR RI menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada pemberhentian PPPK. Pemerintah daerah diminta mencari solusi tanpa mengorbankan tenaga kerja.

DPR RI menyoroti validitas data pangan dan ketergantungan impor komoditas strategis. Klaim surplus dan swasembada pangan pemerintah diminta dikaji ulang.

Komisi III DPR RI memastikan implementasi KUHP dan KUHAP di Jawa Barat berjalan optimal. Koordinasi antar penegak hukum dinilai baik tanpa hambatan berarti.

Masyarakat Pagaran Tapah mengadu ke Komisi VI DPR RI terkait belum terealisasinya hak plasma 20 persen dari lahan HGU PTPN IV. DPR siap tindak lanjuti.

Anggota DPR RI Rocky Candra menyoroti maraknya PETI dan mendesak penegakan hukum tidak hanya menyasar penambang kecil, tetapi juga aktor utama di balik tambang ilegal.

Duka menyelimuti misi perdamaian dunia setelah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan gugur saat menjalankan tugas di Lebanon

Kekhawatiran pemecatan massal PPPK meningkat akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. DPR RI minta pemerintah tunda pembatasan belanja pegawai dalam UU HKPD untuk cegah dampak sosial.

DPR RI melalui Komisi XI menekan pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis menjaga stabilitas rupiah, harga minyak, serta mengamankan APBN di tengah gejolak ekonomi global.

Komisi III DPR RI mengawal tuntas kasus Nabila O’Brien sebagai bukti negara hadir memastikan penegakan hukum yang adil dengan pendekatan restorative justice sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.

Komisi III DPR RI memantau kesiapan implementasi KUHAP baru sesuai UU Nomor 20 Tahun 2025 saat kunjungan kerja reses ke Kalimantan Selatan, memastikan transisi berjalan tertib tanpa ketidakpastian hukum.

Pemerintah menegaskan bahwa anggaran pendidikan 2026 tidak mengalami pengurangan program. Sebaliknya, kebijakan yang diambil justru memperkuat, menambah, serta memfokuskan program agar lebih detail dan tepat sasaran, baik untuk siswa, guru, maupun satuan pendidikan.

DPR RI berharap pemerintah segera menyusun regulasi yang jelas, terukur, dan berkeadilan sehingga tenaga PPPK tidak terus berada dalam ketidakpastian status. Kebijakan yang komprehensif dinilai krusial untuk menjaga semangat kerja aparatur serta meningkatkan mutu pelayanan publik secara nasional.

Setelah meminta persetujuan anggota Komisi III yang hadir dan mendapat jawaban “setuju”, Sahroni resmi kembali menduduki kursi pimpinan komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan tersebut.

Pada saat saya mengunjungi korban longsor, saya berjanji mencarikan tanah dan membangunkan rumah. Alhamdulillah sekarang sudah selesai dan hari ini saya serahkan kepada warga,” ujar Cucun dalam sambutannya.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan kekerasan dan intimidasi. Siapa pun yang terbukti melakukan penganiayaan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.