Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dan menargetkan rampung pada Rapat Paripurna Desember 2026. Aspirasi masyarakat terus diserap demi aturan yang berkualitas dan berkeadilan.

Bank Mandiri menjelaskan pemblokiran rekening milik Koordinator AMPB, Mas Botok, dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum. Dana sekitar Rp80,9 juta yang diblokir menjadi sorotan publik.

Pemerintah dan DPR RI menyepakati guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Guru PPPK penuh waktu juga berpeluang menjadi PNS.

DPRD Kota Sungai Penuh menggelar Rapat Paripurna mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar Jumat, 14 Agustus 2026. Presiden RI menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan HUT Ke-81 RI serta agenda RAPBN 2027.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah mengambil kebijakan fiskal untuk menyelamatkan APBD daerah. Rapat bersama Mendagri menyoroti keterlambatan gaji PPPK dan pengurangan TPP ASN

Kabar duka datang dari Anggota DPR RI Fraksi PAN, H. A. Bakri HM, yang meninggal dunia di RS Siloam Lippo Village, Karawaci. Almarhum rencananya dimakamkan di pemakaman keluarga di Sungai Gelam, Muaro Jambi.

DPR RI resmi mengesahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini menghadirkan berbagai insentif bagi investor, termasuk fasilitas perpajakan, kemudahan investasi, dan pembentukan mekanisme hukum khusus

DPR mengkritik budaya kerja ASN yang dinilai masih belum kompetitif, sementara Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengajak 6,7 juta ASN tetap bangga mengabdi dalam senyap demi Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menuai sorotan setelah mengkritik etos kerja sebagian ASN yang dinilai masih berada di zona nyaman. Pernyataan soal KPI birokrasi hingga polemik CPNS memicu perdebatan publik.

Pemerintah bersama DPR RI telah menyiapkan solusi terkait persoalan anggaran PPPK. Presiden akan mengumumkan kebijakan resmi untuk memberikan kepastian bagi PPPK di seluruh Indonesia.

DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat regulasi kehutanan dan mendorong sanksi tegas terhadap pelaku perusakan hutan akibat aktivitas tambang demi menjaga kelestarian lingkungan.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dengan membahas LHP LKPP 2025, pengesahan anggota Komisi Informasi Pusat, 15 RUU kabupaten/kota di Kalimantan, hingga pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI.

DPR RI memperkuat sinergi dengan BI, Kemenkeu, DEN, dan Kementerian ESDM untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu hasilnya, harga gas industri turun menjadi USD 13 per MMBTU demi melindungi lapangan kerja.

Ketua DPR RI mendorong penguatan perlindungan WNI usai gempa di Venezuela, Jepang, dan California. DPR menekankan pentingnya mitigasi bencana, komunikasi darurat, dan kesiapsiagaan bagi WNI di luar negeri.