UNITED NATIONS,http://Eksisjambi.com – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar rapat darurat pada Senin, 5 Januari 2026, menyusul operasi militer Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dalam sebuah serangan besar di ibu kota Caracas, Aksi ini memicu kekhawatiran bahwa AS telah melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara lain.
Pemerintah AS membela aksinya sebagai operasi penegakan hukum yang di tujukan untuk menangkap buronan narkoterrorisme, bukan sebagai perang melawan Venezuela.
Duta Besar AS untuk PBB, Michael Waltz, mengatakan tindakan tersebut mirip dengan penangkapan Manuel Noriega pada 1989 dan menegaskan bahwa AS tidak bermaksud menyerang rakyat atau negara Venezuela.
Namun, pernyataan itu di tentang keras oleh banyak negara yang menganggap serangan tersebut sebagai agresi militer tanpa dasar hukum internasional.
Negara-negara seperti Rusia, China, dan Kolombia mengutuk tindakan AS, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Venezuela dan hukum internasional.
China bahkan secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap pertemuan darurat Dewan Keamanan dan menyerukan AS untuk membebaskan Maduro serta menghentikan upaya menggulingkan pemerintah Venezuela.
Sementara itu, negara anggota lainnya dalam rapat tersebut menekankan pentingnya menghormati Piagam PBB terutama larangan penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial negara lain.
Kritikus menyoroti bahwa meskipun ada kecaman internasional, Amerika Serikat nyaris tidak mungkin di kenai sanksi oleh Dewan Keamanan PBB karena sebagai anggota tetap, AS memiliki hak veto yang bisa memblokir setiap resolusi yang menargetkan negaranya.
Dalam percakapan publik dan di kalangan diplomatik, di katakan hak veto inilah yang membuat AS relatif kebal dari tindakan sanksi PBB.
Setelah penangkapan, Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di bawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi dugaan tuduhan narkoterrorisme di pengadilan federal di New York.
Maduro telah menyatakan di rinya tidak bersalah atas semua tuduhan tersebut dalam persidangan yang berlangsung awal pekan ini.
Operasi militer ini tidak tanpa korban. Laporan awal menyebutkan puluhan petugas keamanan Venezuela dan personel asing tewas dalam baku tembak serta serangan yang terjadi saat upaya penangkapan berlangsung.
Ketegangan juga meningkat di jalanan Caracas, dengan konflik internal dan bentrokan antar kelompok pro-Maduro dan pasukan yang kini memegang kendali sementara.
Para pakar hukum internasional dan pengamat politik menilai tindakan AS ini menantang tatanan hukum internasional, karena tidak ada mandat dari PBB atau bukti serangan langsung yang menjustifikasi penggunaan kekuatan di bawah Pasal 51 Piagam PBB.
Kritikus mengatakan aksi ini bisa menjadi preseden yang membahayakan norma global tentang kedaulatan negara.
Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS telah mengubah arus geopolitik dunia, memicu krisis diplomatik, debat hukum internasional, dan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.
Meski begitu, hak veto AS membuat peluang sanksi PBB sangat kecil, sementara Maduro kini menghadapi proses hukum di Amerika Serikat.**
