Tanjab Timur http://Eksisjambi.com– DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), dalam hal ini, mengelar paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami Silpa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 81,8 Milyar, Selasa (23/6/2026).
Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hasnibah, didampingi Siti Aminah serta kehadiran anggota DPRD dari seluruh fraksi dinyatakan memenuhi fuorum.
Dari unsur Pemerintah Kabupaten Tanjabtim, hadir Sekretaris Daerah Sapril, jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemkab Tanjabtim.
Dalam penyampaian pandangannya, dari lima Fraksi DPRD Tanjabtim, tiga fraksi yakni Fraksi PAN, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra menyoroti besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai Rp81.827.064.542,38.
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SILPA tahun sebelumnya wajib dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan.
Atas dasar itu, Firmansyah Ayusda dari Fraksi PAN meminta agar alokasi dana tersebut dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terukur.
“Penggunaannya harus diarahkan pada program prioritas yang berpihak pada rakyat, merata, serta dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Samin dari Fraksi Golkar menambahkan, bahwa besarnya nilai SILPA perlu menjadi bahan evaluasi mendalam.
Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah ke depannya.
Selanjutnya Samsir dari Fraksi Gerindra, menyampaikan kekecewaannya mengingat fenomena SILPA dalam jumlah besar kerap terjadi dari tahun ke tahun.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya perencanaan dan perhitungan anggaran yang lebih matang dan akurat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Fraksi ini juga meminta penjelasan resmi dari eksekutif mengenai faktor penyebab tingginya SILPA, serta rincian OPD yang menjadi penyumbang sisa anggaran terbesar pada tahun 2025, tegasnya. (Mul).
