Home / Advertorial / Daerah / News / Provinsi Jambi

Rabu, 19 Januari 2022 - 17:35 WIB

Gubernur Jambi di Hadapan Menteri Usulkan Pelebaran Jalan Nasional

JAMBI – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., mengusulkan, untuk pelebaran jalan nasional yang berada di Provinsi Jambi yaitu jalan Lintas Sumatera guna mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Jambi. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (19/01/2022).

Pada rakor tersebut hadir secara langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Jendral TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Panjaitan,M.P.A., Menteri Perhubungan RI, Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI, Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, M.ALD dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dr. Jerry.

“Pelebaran jalan Lintas Sumatera ini memang sangat diperlukan, mengingat kondisi lebar jalan hanya 8 meter, sedangkan volume kendaraan yang melintasi jalan tersebut terus bertambah dan ukuran kendaraan yang relatif besar besar dan menyebabkan timbulnya kemacetan. Hal ini tentu mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat, karena pendistribusian komoditi bahan pangan dan komoditi lainnya menjadi terganggu, “ujar Al Haris.

Baca Juga :  Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Gubernur Al Haris: Pemerintah Harus Cepat Tanggap dan Responsif

“Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan untuk melakukan pelebaran jalan Lintas Sumatera ini, disamping pembangunan jalan tol Jambi-Rengat dan tol Jambi-Betung yang saat ini sudah dalam proses pembangunan karena infrasrtuktur jalan ini memang sangat vital dalam upaya kita bersama meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat,” lanjut Al Haris.

Al Haris mengatakan, atas nama pemerintah Pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi terhadap kesediaan dan dukungan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Tahun 2022 di Provinsi Jambi. “Ini merupakan langkah awal yang baik bagi Provinsi Jambi khususnya para UMKM untuk lebih mempromosikan produk produk daerah dan bersaing dengan daerah lainnya di pasar pasar nasional bahkan internasional,” kata Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi turut mendorong dan mendukung pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri, salah satunya adalah pegawai lingkup Pemerintah Provinsi Jambi selalu menggunakan batik Jambi setiap hari Kamis sebagai pakaian kerja. Hal ini bertujuan untuk membantu para UMKM yang ada di Provinsi Jambi, sehingga lebih memotivasi para UMKM untuk mengahsilkan produk produk yang berkualitas.

Baca Juga :  TP PKK kabupaten Kerinci, berhasil meraih 5 tropi Tingkat Provinsi

Luhut mengatakan, Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa UMKM merupakan tulang punggung perkonomian Indonesia karena menyangkut lapangan pekerjaan yang begitu banyak di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jambi pada khususnya. Peran dari e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) menjadi sangat penting karena ada pengelolaan dana lebih kurang Rp.1.106 triliun per tahun.

“Kita menginginkan barang-barang yang dibuat oleh daerah masuk kedalam e-katalog daerah, dan untuk mengenai teknisnya akan kita selesaikan dalam satu bulan kedepan ini. Pemerintah Daerah juga bisa melakukan belanja di e-katalog daerah dan e-katalog pusat sehingga dapat mempercepat proses dan efisiensi sekaligus mengurangi kecurangan yang ada,” kata Luhut.(Adv/rul)

Share :

Baca Juga

Rahasia Ketenangan Hati

Daerah

Inilah Rahsia Ketenangan Menurut Al-Qur’an

Advertorial

Ketua DPRD TanjabTimur Barat Ikuti Penanaman Padi Serentak Se-provinsi Jambi

Daerah

Kode Redeem Free Fire 17 Agustus 2026, Daftar Kode FF Terbaru 

Daerah

Wakil Walikota Sungai Penuh Hadiri Rakor Penanggulangan Gank Motor Bersama Kapolda Jambi

Daerah

Meluruskan Data Pendidikan Jambi: Fakta 49 Ribu Anak Tak Sekolah, Dugaan Korupsi DAK, dan Program Dumisake
Pemerintah resmi menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026

Daerah

Pemerintah Terapkan Mandatori B50 Mulai 1 Juli 2026, Dorong Kemandirian Energi Nasional

Daerah

Pemkot dan DPRD Kota Sungai Penuh Lakukan Sidak Pangan di Pasar Tanjung Bajure

Advertorial

Polres Tebo Tindak Tegas Penambangan Emas Ilegal di Dusun Margodadi