Jambi,Eksisjambi.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengemukakan, dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tetap berupaya untuk menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Provinsi Jambi. Dalam mendukung hal tersebut, maka APBD juga di susun secara realistis, mendukung program dan kegiatan prioritas, kredibel, dan berkelanjutan.
Hal tersebut di kemukakan Gubernur saat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026
Dan Keputusan Dewan terhadap Ranperda di luar Propemperda Provinsi Jambi Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Kamis (30/10/2025) siang.
Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan, dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026 Pemprov tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan pendapatan daerah untuk mendukung ruang gerak perekonomian daerah. Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas,
Yang antara lain di fokuskan untuk terus meningkatkan perekonomian daerah; peningkatan SDM, antara lain melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan; serta tetap berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan dengan stimulus yang lebih tepat sasaran. Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit anggaran.
“Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat di sampaikan bahwa Pendapatan daerah di targetkan 3,71 triliun rupiah, jika di bandingkan dengan target pendapatan pada APBD Murni tahun 2025, terjadi penurunan sejumlah 857,24 miliar rupiah atau turun sebesar 18,73 persen.
Penjelasan terhadap target pendapatan tersebut dapat terlihat pada Pendapatan Asli Daerah di targetkan 1,90 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 51,25 persen dari total pendapatan daerah, pendapatan ini berkurang 168,62 miliar rupiah atau turun sebesar 8,13 persen dari tahun 2025 yang di targetkan 2,07 triliun rupiah.
Penurunan terjadi pada seluruh komponen PAD, terutama di sumbangkan oleh penurunan target pajak kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan kondisi tahun 2025 sejak di implementasikannya pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kabupaten/kota,” ungkap Gubernur Al Haris.
“Target pendapatan bersumber dari Retribusi Daerah turun sebesar 4,51 persen dari 206,11 Miliar rupiah pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi 196,82 Miliar rupiah. Sedangkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, masing-masing turun sebesar 23,39 persen dan 35,36 persen di banding targetnya pada APBD Tahun 2025.
Pada dasarnya, untuk itu Pemprov terus berupaya untuk meningkatkan dan mencapai target PAD yang telah di tetapkan dengan mengambil langkah-langkah strategis dan pengembangan sistem pelayanan perpajakan bagi masyarakat, sehingga penurunan target ini lebih pada perhitungan yang lebih cermat dan realistis, dengan memperhatikan progres realisasi pendapatan pajak tahun 2025,” lanjut Gubernur Al Haris.
Di jelaskan Gubernur Al Haris, pada sisi pembiayaan daerah diproyeksikan penerimaan sejumlah 64,67 miliar rupiah yang di peroleh dari prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).
Penerimaan pembiayaan ini di pergunakan untuk menutupi defisit anggaran belanja Tahun 2026 sebesar 64,53 miliar rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 147,10 juta rupiah yang di rencanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT. Simota Putra Parayudha Cq. PT. Batanghari Propertindo, sebagai biaya pengganti pembangunan gedung Bea dan Cukai Jambi.
“Pendapatan yang kita targetkan relatif terbatas jika di bandingan dengan kebutuhan belanja daerah dan terjadi defisit anggaran yang di tutupi dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA Tahun 2025, sehingga dengan keterbatasan tersebut, alokasi belanja pada RAPBD Tahun 2026 di luar belanja wajib dan mengikat di arahkan untuk meningkatkan pelayanan publik serta pada bidang pembangunan lainnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan harapan dapat memberikan multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi,” jelas Gubernur Al Haris.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga berpesan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk berinovasi, agar target kinerja dapat di capai dengan efektif dan efisien.
“Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa lebih pro-aktif mengupayakan sumber pembiayaan inovatif, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi, baik dengan Pemerintah Pusat maupun para pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Jambi,” pesan Gubernur Al Haris.
Turut hadir mendampingi Gubernur Al Haris dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, para kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta undangan lainnya. (Diskominfo Provinsi Jambi/Sapra Wintani/Foto: Novriansah/Video: Erict Sutredi)
