Demo Aliansi Aksi Peduli Kabut Asap di depan DPRD Provinsi Jambi berujung ricuh. Massa mendesak pemerintah serius menangani karhutla dan kabut asap.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027 dengan target pendapatan Rp3,95 triliun serta meminta seluruh OPD berinovasi dan fokus pada program yang berdampak bagi masyarakat.

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan RAPBD Perubahan 2026 dan KUA PPAS 2027 mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan anggaran antar daerah, serta peningkatan pelayanan publik.

Gubernur Jambi Al Haris menjawab pandangan umum fraksi DPRD terkait Pertanggungjawaban APBD 2025. Ia menegaskan komitmen memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meluruskan isu temuan Rp1,5 triliun.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi lima Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi Tahun 2026 yang dinilai strategis untuk mendukung pemerintahan, pelestarian lingkungan, ekonomi kreatif, perikanan, dan perlindungan HKI.

Permasalahan kemacetan akibat kendaraan angkutan batu bara sudah menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat luas,” ujarnya.

Rancangan Peraturan Daerah ini, dalam proses penyusunannya telah melalui beberapa kali tahap pembahasan, dan juga melalui konsultasi maupun studi komparatif dari berbagai pihak maupun kementerian terkait. Untuk itu, tidak berlebihan jika pada rapat paripurna yang terhormat ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam tahap pembahasan hingga pengambilan keputusan hari ini, hal ini menunjukkan tekad yang kuat untuk pembangunan Provinsi Jambi yang kita cintai,” ungkap Gubernur Al Haris.

“Pembangunan Provinsi Jambi yang kita rasakan saat ini merupakan hasil ikhtiar bersama serta anugerah dari Allah SWT. Kita terus berdoa dan berusaha agar seluruh program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah,” ujar Wagub Sani.

“Sinergi antardaerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi,” ujar Alfin.

Bupati Kerinci Monadi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi dalam rangka HUT ke-69 Provinsi Jambi Tahun 2026 yang mengusung tema Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi Mantap 2029.

“Melalui tema Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi Mantap 2029, serta semangat yang tertuang dalam Deklarasi Rakyat Jambi, kita berharap kolaborasi dan kebersamaan terus terjaga demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

“Jika benar ijazah bermasalah dan baru terungkap setelah yang bersangkutan duduk sebagai wakil rakyat, maka ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahan personal semata. Ada mekanisme yang patut dievaluasi,” ungkap seorang pemerhati pemilu di Kerinci.

Dalam perkara ini, A di sangkakan melanggar Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dugaan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik. Fokus utama penyidikan mengarah pada Surat Keterangan Hilang Ijazah Nomor 387/108.26.02/SMP 01/KP 2007, tertanggal 20 Agustus 2007sebuah dokumen lama yang kini menjadi titik krusial dalam konstruksi perkara.

“Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa lebih pro-aktif mengupayakan sumber pembiayaan inovatif, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi, baik dengan Pemerintah Pusat maupun para pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Jambi,” pesan Gubernur Al Haris.

​”Dengan telah Gubernur setujui diakomodirnya berkat pimpinan dan kawan-kawan di Badan Anggaran terkait kebutuhan material yang menjadi harapan masyarakat Tanjung Jabung Timur terhadap kerusakan jalan yang parah, kami mengucapkan terima kasih dari masyarakat untuk Bapak Gubernur,” ucap Yudi Hariyanto.