Permasalahan kemacetan akibat kendaraan angkutan batu bara sudah menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat luas,” ujarnya.

Rancangan Peraturan Daerah ini, dalam proses penyusunannya telah melalui beberapa kali tahap pembahasan, dan juga melalui konsultasi maupun studi komparatif dari berbagai pihak maupun kementerian terkait. Untuk itu, tidak berlebihan jika pada rapat paripurna yang terhormat ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam tahap pembahasan hingga pengambilan keputusan hari ini, hal ini menunjukkan tekad yang kuat untuk pembangunan Provinsi Jambi yang kita cintai,” ungkap Gubernur Al Haris.

“Pembangunan Provinsi Jambi yang kita rasakan saat ini merupakan hasil ikhtiar bersama serta anugerah dari Allah SWT. Kita terus berdoa dan berusaha agar seluruh program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah,” ujar Wagub Sani.

“Sinergi antardaerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi,” ujar Alfin.

Bupati Kerinci Monadi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi dalam rangka HUT ke-69 Provinsi Jambi Tahun 2026 yang mengusung tema Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi Mantap 2029.

“Melalui tema Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi Mantap 2029, serta semangat yang tertuang dalam Deklarasi Rakyat Jambi, kita berharap kolaborasi dan kebersamaan terus terjaga demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

“Jika benar ijazah bermasalah dan baru terungkap setelah yang bersangkutan duduk sebagai wakil rakyat, maka ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahan personal semata. Ada mekanisme yang patut dievaluasi,” ungkap seorang pemerhati pemilu di Kerinci.

Dalam perkara ini, A di sangkakan melanggar Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dugaan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik. Fokus utama penyidikan mengarah pada Surat Keterangan Hilang Ijazah Nomor 387/108.26.02/SMP 01/KP 2007, tertanggal 20 Agustus 2007sebuah dokumen lama yang kini menjadi titik krusial dalam konstruksi perkara.

“Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa lebih pro-aktif mengupayakan sumber pembiayaan inovatif, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi, baik dengan Pemerintah Pusat maupun para pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Jambi,” pesan Gubernur Al Haris.

​”Dengan telah Gubernur setujui diakomodirnya berkat pimpinan dan kawan-kawan di Badan Anggaran terkait kebutuhan material yang menjadi harapan masyarakat Tanjung Jabung Timur terhadap kerusakan jalan yang parah, kami mengucapkan terima kasih dari masyarakat untuk Bapak Gubernur,” ucap Yudi Hariyanto.

“Kami menyadari bahwa kinerja pelaksanaan APBD tahun berjalan sedikit mengalami penyesuaian akibat dinamika pendapatan dan belanja daerah. Namun hal tersebut justru menjadi motivasi bagi kita semua untuk bekerja lebih efektif, efisien, serta tetap fokus pada pencapaian target pembangunan daerah,” ujarnya.

“Dengan demikian, Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024,”ungkap Gubernur Jambi.

eksisjambi.com,Jambi – Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 resmi dilantik di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin…

Eksisjambi.com,Jambi- Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Menghadiri dan Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun…

Eksisjambi.com,JAMBI- DPRD Provinsi Jambi Kembali Mengelar Rapat paripurna Dalam Rangka membahas tiga agenda penting Pembangunan Provinsi…