JAKARTA, Eksisjambi.com – Kabar baik datang bagi para penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem penyuluhan pertanian sebagai salah satu pilar utama mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut di tandai dengan kesepakatan antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) yang berfokus pada penguatan sarana, prasarana, serta ketenagaan penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia pada Senin (12/103026).
Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong rehabilitasi ribuan kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada petani. Selain itu, penguatan status Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyuluh serta penataan tenaga penyuluh juga menjadi perhatian utama.
Langkah strategis tersebut di harapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kelembagaan penyuluhan yang profesional, modern, dan mampu menjawab tantangan sektor pertanian di masa depan.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penataan administrasi, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen untuk menghadirkan lingkungan kerja yang lebih baik bagi para penyuluh, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperkuat peran penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.
Selama ini, penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam mendampingi petani, mulai dari penerapan teknologi budidaya, peningkatan produktivitas, hingga pengembangan usaha tani yang berdaya saing. Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari dedikasi para penyuluh yang terus mendampingi petani di lapangan.
Dengan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluhan, pemerintah optimistis upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan akan semakin cepat tercapai.
“Penyuluh Kuat, Petani Hebat, Swasembada Pangan Semakin Berkelanjutan.”*
