Tanjung Jabung Barat, Eksisjambi.com – Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani, S.E melakukan Reses pada Hari Kamis, 05 November 2026 Pukul 09.00 WIB s/d selesai.
Ada 7 usulan yg disampaikan baik itu dari Kepala SMPN, Guru SDN, Kepala Pukesmas Pembantu, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Lubuk Bernai, Ketua Karang Taruna dan Kepala Dusun.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bpk. Hamdani, S.E menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bagian dari catatan perjuangan legislatif untuk ditindaklanjuti sesuai menanisme dan skala prioritas pembangunan daerah. Seluruh usulan ini akan kami catat dan diperjuangkan agar dapat segera terwujud serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungkal Ulu, sudah dilakukan Reses pada Hari Jum’at, 06 November 2026, Pukul 14.00 WIB s/d selesai. Dihadirin oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta Masyarakat setempat.
Dari beberapa aspirasi yang sudah disampaikan, akan diperjuangkan oleh Bpk. Hamdani, S.E serta usulan aspirasi dari masyarakat tersebut diprioritaskan sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku.
Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam. Reses Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bpk. Hamdani, S.E dilakukan pada Hari Jum’at, 06 November 2026, Pukul 20.00 WIB s/d selesai. Suasana dialog berlangsung hangat dihadapan sejumlah warga yang hadir.
Salah satu aspirasi utama adalah permohonan kelanjutan penyelesaian Lapangan Sepakbola Citra Muda. Fasilitas olahraga itu diharapkan segera rampung guna menunjang penyelenggaraan Turnamen Sepakbola Hamdani Cup VIII yang sudah dinantikan oleh masyarakat, sekaligus menjadi tempat latihan rutin para pemain muda di wilayah Batang Asam.
“Kami akan membahas usulan ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah dengan tetap menyesuaikan ketersediaan anggaran. Kami akan berkoordinasi dengan perangkat Desa serta Dinas terkait untuk memetakan kebutuhan penyelesaian Lapangan Sepakbola Citra Muda. Langka itu diambil agar setiap usulan warga dapat diproses sesuai mekanisme peraturan yang berlaku. (Eko je)
