Papua Selatan, http://Eksisjambi.com– Komisi II DPR RI mendorong perubahan paradigma pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) agar tidak hanya berfungsi sebagai pintu administrasi keimigrasian, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.
Semangat tersebut di sampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua Selatan. Dalam kunjungan itu, ia menegaskan pentingnya membuka peluang ekonomi di kawasan perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Jangan cuma jaga pintu, tapi buka peluang,” tegas Dede Yusuf dalam keterangannya.
Menurutnya, sejumlah wilayah perbatasan seperti Torasi dan Boven Digoel memiliki potensi besar untuk di kembangkan sebagai kawasan ekonomi strategis. Dengan pengelolaan yang tepat dan berbasis diplomasi ekonomi, kawasan tersebut diyakini mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Dede Yusuf menilai, selama ini PLBN masih di posisikan sebatas tempat pelaporan keimigrasian dan pengawasan lalu lintas orang maupun barang. Padahal, jika di kembangkan sebagai pusat aktivitas ekonomi lintas negara, PLBN dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita berharap daerah di berikan kewenangan mengelola kawasan batas melalui OPD terkait. Dengan begitu, ekonomi bisa tumbuh dan penyelundupan juga dapat diminimalisir,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan harus dibarengi dengan regulasi yang jelas, dukungan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut penting agar kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai wilayah terluar yang tertinggal, melainkan sebagai beranda depan negara yang produktif dan berdaya saing.
Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan otonomi daerah, khususnya di wilayah perbatasan, guna menciptakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
