DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan rekomendasi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Banggar mendorong optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat serta mengapresiasi raihan opini WTP ke-9 berturut-turut.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Mukomuko Rahmadi, AB untuk membahas pengelolaan pendapatan daerah, mempererat silaturahmi, dan berbagi pengalaman tata kelola pemerintahan.

DPR RI mengusulkan gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu didukung melalui APBN untuk mengurangi beban APBD serta memperkuat keberlanjutan fiskal daerah dan pelayanan publik.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

Tenaga Ahli Gubernur Jambi Syahrasaddin memaparkan strategi pemerintah daerah menghadapi efisiensi anggaran pusat melalui penguatan PAD, hilirisasi, KPBU, CSR, pariwisata, dan reformasi birokrasi.

Akademisi UIN STS Jambi menilai ketergantungan fiskal daerah penghasil migas masih tinggi. DBH migas disebut belum mampu menciptakan kemandirian fiskal daerah.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi DPRD terkait LKPj 2025, menyoroti PAD, layanan publik, hingga program TPS3R.

Lima fraksi DPRD Tanjung Jabung Timur menyoroti LKPJ Bupati 2025 dalam rapat paripurna, mulai dari persoalan infrastruktur, SILPA Rp80 miliar, hingga pemerataan pembangunan dan kinerja OPD.

PAD Merangin 2025, pertumbuhan ekonomi Merangin, LKPJ Merangin 2026, ekonomi Jambi, PAD tembus target, IPM Merangin, sektor pertanian Merangin, DPRD Merangin

Kekhawatiran pemecatan massal PPPK meningkat akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. DPR RI minta pemerintah tunda pembatasan belanja pegawai dalam UU HKPD untuk cegah dampak sosial.

“Jangan cuma jaga pintu, tapi buka peluang,” tegas Dede Yusuf dalam keterangannya.

“Kepada Ibu Hj. Ummi Kalsum Susanty, S.E., M.M., saya ucapkan selamat bertugas. Saya yakin dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, PT BPR Tanggo Rajo akan terus tumbuh dan berkembang menjadi bank daerah yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” tuturnya.

Istilah “rombak kepala SKPD” sering terdengar sederhana, padahal prosesnya tidak mudah. Setiap pelantikan dan pergantian pejabat berlandaskan kebijakan dan pertimbangan matang, mengacu pada undang-undang serta regulasi yang mengatur jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Di sanalah letak ikatan amanah pertanggungjawaban yang tidak hanya berlaku di hadapan negara, tetapi juga di hadapan Tuhan.

“Seluruh ASN dan PPPK wajib mengikuti apel, Bagi yang tidak disiplin, akan ada mekanisme evaluasi hingga penindakan yang sudah diatur oleh BKPSDM,” tegas Alfian.

Provinsi Jambi berpeluang membalik situasi ini dari daerah “BERGANTUNG” menjadi daerah yang “MANDIRI”, dari defisit menjadi anggaran seimbang dan pro-pertumbuhan. Mari bersama mendukung upaya perbaikan demi Jambi yang lebih kuat dan MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN 2030.