SUNGAI PENUH, http://Eksisjambi.com– Proyek normalisasi Sungai Batang Merao yang menelan anggaran sekitar Rp45 miliar kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, hingga kini belum di temukan informasi resmi terkait pemberian sanksi khusus kepada PT Konrak selaku pelaksana proyek, meskipun hasil pekerjaan di nilai belum maksimal.
Ketua LSM GERAM–GP2AM, Herdri Wijaya, menyampaikan bahwa kondisi sungai pasca pelaksanaan proyek masih menunjukkan tingkat sedimentasi yang tinggi.
Bahkan, muncul gundukan endapan menyerupai “pulau pasir” di tengah alur sungai, sebagaimana terlihat pada dokumentasi foto yang di ambil pada 31 Januari 2026 di sekitar Jembatan Debai.
“Secara kasat mata, alur sungai belum bersih sepenuhnya. Endapan pasir masih mendominasi bagian tengah sungai, sementara pekerjaan terkesan hanya menyentuh sisi tepi,” ujar Herdri Wijaya
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat aliran air dan tetap menyisakan risiko banjir, terutama saat debit air meningkat pada musim hujan. Padahal, tujuan utama normalisasi sungai adalah memperlancar aliran dan mengurangi potensi bencana banjir bagi masyarakat sekitar.
Herdri juga menyoroti aspek hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Jasa Konstruksi, kontraktor yang di nilai tidak memenuhi standar teknis pekerjaan atau menyebabkan kegagalan proyek dapat di kenai berbagai sanksi.
Sanksi tersebut mulai dari kewajiban perbaikan pekerjaan, ganti rugi, pemutusan kontrak, hingga kemungkinan tanggung jawab pidana apabila di temukan unsur pelanggaran hukum, seperti korupsi atau penyalahgunaan anggaran.
“Jika pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis dan tujuan proyek tidak tercapai, maka harus ada evaluasi menyeluruh. Negara tidak boleh di rugikan, dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat bersama sejumlah elemen sipil mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Jambi untuk turun langsung ke lapangan. Evaluasi menyeluruh di nilai penting guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini di terbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi maupun PT Konrak terkait hasil evaluasi pekerjaan maupun kemungkinan pemberian sanksi atas proyek normalisasi Sungai Batang Merao tersebut.**
