Kepala BWS Sumatera VI Jambi menghadiri Exit Meeting PPS 2025 di Kejaksaan Agung RI sebagai bentuk penguatan pengawasan pembangunan strategis nasional dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menegaskan bahwa pengamanan pembangunan tidak dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan program, melainkan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat antara Kejaksaan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi kunci dalam mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit. Harus verifikasi, mengecek, empat juta hektare tidak sedikit. Luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya mereka untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, serta berbagai bentuk perlawanan yang kita mengerti dan kita pahami,” ujar Presiden Prabowo.