Satgas PKH

Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Rp11,4 Triliun Hasil Sitaan Negara oleh Kejaksaan Agung

Daerah | Jumat, 10 Apr 2026 - 18:03 WIB

Jumat, 10 Apr 2026 - 18:03 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan Rp11,4 triliun hasil sitaan negara oleh Kejaksaan Agung. Dana tersebut berasal dari sektor kehutanan, PNBP korupsi, dan pajak.

Presiden Cabut Izin 28 Perusahaan dan Tertibkan 4,09 Juta Hektare Sawit

Daerah | Kamis, 22 Jan 2026 - 10:29 WIB

Kamis, 22 Jan 2026 - 10:29 WIB

Sebagai respons terhadap meningkatnya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah, Satgas PKH juga mempercepat proses audit dan penertiban di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kerusakan lingkungan yang dapat memperparah banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.

Presiden Prabowo Apresiasi Satgas PKH, 4 Juta Hektare Hutan Kembali, Rp6,6 Triliun Diselamatkan

Hukum | Rabu, 24 Des 2025 - 20:11 WIB

Rabu, 24 Des 2025 - 20:11 WIB

“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit. Harus verifikasi, mengecek, empat juta hektare tidak sedikit. Luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya mereka untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, serta berbagai bentuk perlawanan yang kita mengerti dan kita pahami,” ujar Presiden Prabowo.

Misteri Bandara IMIP di Dalam Kawasan Industri Morowali Sulawesi Tengah 

Internasional | Rabu, 26 Nov 2025 - 14:58 WIB

Rabu, 26 Nov 2025 - 14:58 WIB

Bandara yang dikenal dengan nama Bandara IMIP itu tercatat secara resmi di bawah pengawasan DJPU dengan kode WAMP/MWS, berstatus “bandara khusus” dan digunakan untuk penerbangan domestik swasta.

Pusaran Industri Sawit di Jambi dan Krisis Tenurial

Advertorial | Selasa, 5 Agu 2025 - 19:12 WIB

Selasa, 5 Agu 2025 - 19:12 WIB

“Jika sawit ingin tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional, maka ia harus dibebaskan dari eksploitasi dan ketimpangan. Keadilan agraria dan ekologis harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan industri sawit kita,” tutupnya.