Home / Nasional / Nasional / News

Minggu, 16 Maret 2025 - 19:51 WIB

BKN Batalkan Pelantikan Yang Dilakukan Pj. Bupati Buton Selatan

Jakarta – Sejumlah pegawai ASN yang dilantik ke dalam jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan instansi pemerintah kabupaten Buton Selatan ditemukan menyalahi ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau NSPK Manajemen ASN.

Pelantikan yang dilakukan pada akhir masa jabatan Penjabat Bupati Buton Selatan pada Februari 2025 tersebut tanpa melalui Pertimbangan Teknis atau Pertek Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 

Kepala BKN Prof. Zudan menyatakan bahwa pengangkatan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Buton Selatan tersebut tidak sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022, di mana proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berstatus sebagai Pj, Pjs, Plt, dan Plh, maka wajib terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Baca Juga :  Pemkab Kerinci Peringati Hari Kesaktian Pancasila

 

Oleh karena itu, Kepala BKN melalui surat hasil pengawasan dan pengendalian nomor 2782/R ΑΚ.02.02/SD/K/2025 yang ditujukan kepada Bupati Buton Selatan, meminta agar PPK melakukan pembatalan/pencabutan Surat Keputusan pelantikan terhadap sejumlah pegawai ASN tersebut, sekaligus mengembalikan PNS yang telah dilantik ke jabatan semula dalam kurun waktu 5 (lima) hari. Apabila surat Kepala BKN ini tidak ditindaklanjuti, maka sanksi yang dikenakan terhadap instansi pemerintah Kabupaten Buton Selatan, yakni berupa pemblokiran data kepegawaian terhadap PNS yang telah dilantik tanpa melalui pertimbangan teknis Kepala BKN tersebut.

Baca Juga :  Polda Jambi Gelar Audiensi Bersama PGRI

Atas keputusan pelantikan tersebut, BKN melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN telah melakukan tindakan administratif sesuai kewenangan BKN dalam Perpres 116/2022.

Prof. Zudan menyebutkan bahwa tindakan administratif ini dilakukan terhadap instansi pemerintah yang melanggar ketentuan NSPK maupun prinsip meritokrasi. Proses tindakan administratif sendiri dilakukan mulai dari peringatan, teguran, pemblokiran data pegawai, pencantuman instansi sebagai daftar hitam pelanggar NSPK, dan beberapa tindakan lainnya untuk memastikan perlindungan karier pegawai ASN, sekaligus menempatkan praktik manajemen ASN berjalan optimal di dalam koridor regulasi.(*)

Share :

Baca Juga

SEA Games ke-33,

Internasional

Indonesia Raih 52 Emas, Kokoh di Peringkat Kedua Klasemen SEA Games ke-33 Thailand
kode redeem ff terbaru

Daerah

Kode Redeem Free Fire Terbaru 22 Januari 2026, Klaim Sekarang 

Bangko

20 Senjata Api Rakitan Diserahkan Sukarela, Pendekatan Humanis Polres Merangin Dapat Apresiasi Suku Anak Dalam

Bangko

Peduli Sosial Polres Merangin Laksanakan  Kegiatan Donor Darah

Daerah

Komisi II DPRD Sungai Penuh Gelar RDP, Bahas Retribusi Parkir dan Gaji Petugas Kebersihan

Bangko

Bupati H M Syukur Serahkan 22 Unit Handtraktor ke Kelompok Tani

Advertorial

Progres Pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hydro Capai 67 Persen

Daerah

Sumur Pulai Desa Gedang  Jadi Penyelamat Warga Saat Musim Kemarau