JAKARTA, http://Eksisjambi.com– Laporan terbaru World Bank tahun 2025 menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, jika di ukur menggunakan garis kemiskinan internasional. Pengukuran ini di dasarkan pada standar global yang memperhitungkan daya beli dan biaya hidup, sehingga mencerminkan tingkat kesejahteraan secara lebih objektif dalam konteks dunia.
Temuan tersebut menjadi sorotan serius karena muncul di tengah status Indonesia yang kini telah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country). Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stabil, namun capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi riil kesejahteraan masyarakat di lapisan terbawah.
Jika merujuk pada data kemiskinan nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS), angka penduduk miskin memang menunjukkan tren penurunan. Namun, World Bank menilai bahwa standar kemiskinan nasional berbeda jauh dengan standar internasional.
Akibatnya, banyak warga yang secara statistik tidak lagi di kategorikan miskin di dalam negeri, tetapi tetap berada di bawah garis kemiskinan jika di bandingkan dengan standar hidup global.
Dalam laporannya, World Bank menyoroti sejumlah masalah struktural yang belum terselesaikan, di antaranya ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan, kondisi perumahan yang belum layak, kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta tingginya dominasi sektor informal yang membuat jutaan pekerja rentan terhadap guncangan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif,” menjadi benang merah analisis World Bank. Artinya, manfaat pembangunan dan ekspansi ekonomi belum merata di rasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
Laporan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kemiskinan tidak cukup hanya di tekan di atas kertas statistik, tetapi harus benar-benar berkurang dalam kehidupan nyata. Ukuran kesejahteraan seharusnya tidak sekadar memenuhi target angka, melainkan mencerminkan peningkatan kualitas hidup yang nyata, mulai dari pendapatan, hunian, hingga akses layanan dasar.
World Bank menilai data global dapat menjadi cermin yang lebih netral, karena di susun tanpa kepentingan domestik untuk memperindah laporan. Tanpa “make-up angka” dan tanpa logika “yang penting bapak senang”, data tersebut menunjukkan tantangan sesungguhnya yang masih harus di hadapi Indonesia dalam agenda pengentasan kemiskinan.
Ke depan, para pengambil kebijakan di dorong untuk lebih berani menjadikan standar global sebagai rujukan evaluasi, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat indah dalam grafik, tetapi juga terasa nyata dalam kehidupan rakyat.**
