Penurunan angka kemiskinan di Jambi pada 2025 menjadi sinyal positif pembangunan daerah. Penguatan ekonomi rakyat, hilirisasi industri, pariwisata, dan peningkatan SDM dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Wamenkeu Juda Agung menanggapi isu kesehatan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Konferensi APBN KiTa dipastikan tetap digelar 6 Mei 2026.

swasembada beras, Amran Sulaiman, produksi padi Indonesia, stok beras nasional, kebijakan pertanian bukanlah hasil manipulasi data dari bps

DPRD Tanjung Jabung Timur gelar RDP bahas penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, soroti akurasi data DTSEN 2026 dan dorong koordinasi lintas OPD agar bantuan tepat sasaran.

Ketahanan pangan Jambi masih menghadapi tantangan distribusi dan ketergantungan pasokan luar. Dengan potensi besar dan posisi strategis, Jambi berpeluang menjadi pusat pangan regional Sumatera.

DPR RI menyoroti validitas data pangan dan ketergantungan impor komoditas strategis. Klaim surplus dan swasembada pangan pemerintah diminta dikaji ulang.

Upaya menata kemandirian pangan Jambi terus diperkuat seiring agenda nasional Indonesia Emas 2045, meski masih menghadapi tantangan produksi, lahan, dan regenerasi petani.

“Kita mendorong agar bupati dan wali kota melakukan langkah-langkah strategis agar daya saing di daerahnya dapat meningkat,” tegas Al Haris.

sebagian remaja sebenarnya bisa saja sedang mengikuti jalur nonformal atau pendidikan keagamaan, sehingga interpretasi angka 49.000 ini harus dibedah dengan hati-hati sebelum dikaitkan langsung dengan keberhasilan atau kegagalan pemerintah Dalam konteks ini, diskursus publik akan jauh lebih produktif jika dimulai dari pembacaan data yang tepat, bukan dari kesimpulan yang ingin dibenarkan.

“Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif,” menjadi benang merah analisis World Bank. Artinya, manfaat pembangunan dan ekspansi ekonomi belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

Menurutnya, dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, data bukan hanya pelengkap administrasi, tetapi pondasi utama proses pengambilan keputusan. “Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat,” ujarnya.