– Langit yang belum sepenuhnya pulih dan tanah yang masih menyimpan luka menjadi saksi perjuangan masyarakat Sumatera Barat pascabencana. Di tengah upaya membangun kembali rumah-rumah yang rusak, warga juga berjuang memulihkan harapan serta sumber penghidupan yang sempat terhenti.
Di tengah situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, mendorong langkah yang lebih agresif dan terarah dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
“Upaya pemulihan sudah berjalan, tapi perlu langkah yang lebih agresif dan terarah agar ekonomi Sumbar benar-benar pulih,” tegas Hanif usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/2/2026).
Tantangan Distribusi dan Daya Beli
Menurut Hanif, tantangan pemulihan ekonomi Sumatera Barat masih cukup besar. Gangguan distribusi barang dan jasa masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Selain itu, produktivitas sektor usaha mengalami penurunan signifikan, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya kembali.
Kondisi ini, lanjutnya, menuntut kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif atau jangka pendek, tetapi menyentuh langsung sektor riil dan pelaku usaha di lapangan.
“Distribusi terganggu, produktivitas menurun, dan daya beli melemah. Ini harus dijawab dengan kebijakan yang konkret dan terintegrasi,” ujarnya.
Restrukturisasi Kredit UMKM Harus Disertai Pendampingan
Komisi XI DPR RI menilai kebijakan restrukturisasi kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang penting sebagai langkah awal. Namun demikian, Hanif menekankan bahwa restrukturisasi saja tidak cukup.
Menurutnya, perpanjangan tenor atau penundaan pembayaran kredit tidak boleh sekadar menjadi solusi sementara. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memastikan adanya pendampingan usaha, peningkatan kapasitas produksi, hingga perluasan akses pasar, termasuk peluang ekspor.
“Bukan sekadar menunda kematian, tapi benar-benar harus pulih dan tumbuh kembali,” tegasnya.
Pendampingan tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen, digitalisasi usaha, penguatan rantai pasok, hingga fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta dan BUMN.
Dorongan Strategi Khusus dari BI
Lebih lanjut, Komisi XI DPR menekankan perlunya strategi khusus dari Bank Indonesia yang tidak hanya berfokus pada menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, tetapi juga aktif mendorong pemulihan ekonomi riil secara menyeluruh.
Hanif berharap sinergi antara Bank Indonesia, OJK, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dapat diperkuat agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.Pemulihan Sumatera Barat,
menurutnya, bukan sekadar soal angka pertumbuhan, melainkan tentang menghidupkan kembali denyut ekonomi masyarakat, mengembalikan kepercayaan, serta membuka peluang baru bagi generasi yang terdampak bencana.
“Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi masa depan ekonomi masyarakat Sumbar,” pungkasnya.**
