Komisi XI DPR RI menyetujui RKA OJK Tahun 2027 sebesar Rp10,25 triliun. Anggaran tersebut diharapkan memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, pelindungan konsumen, dan stabilitas ekonomi nasional.

Komisi XI DPR RI mulai membahas arah kebijakan ekonomi dan RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

DPR RI menggelar pertemuan bersama pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas fiskal di Senayan untuk memperkuat koordinasi menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Komisi XI DPR RI membuka pendaftaran Seleksi Anggota Badan Supervisi OJK untuk mengisi satu posisi kosong. Pendaftaran berlangsung hingga 12 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

DPR RI resmi mengesahkan revisi UU P2SK menjadi undang-undang. Regulasi baru ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM guna mendorong kebangkitan pelaku usaha.

Komisi XI DPR RI menilai UMKM masih berjalan di tempat dan meminta Bank Indonesia memperkuat dukungan terhadap sektor riil melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada pelaku usaha kecil.

Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi masa depan ekonomi masyarakat Sumbar,” pungkasnya

“Pelemahan rupiah ini harus dicermati secara serius. Fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih cukup baik, inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Artinya, ada faktor lain, termasuk sentimen pasar, yang perlu direspons dengan tepat,” ujar salah satu anggota Komisi XI DPR RI dalam keterangannya