Tanjung Jabung Timur, http://Eksisjambi.com – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis dari Komisi I, II, dan III terhadap kinerja puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (28/4/2026).
Paripurna tersebut menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembahasan mencakup berbagai sektor penting, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur, hingga pelayanan dasar masyarakat.
Laporan Komisi I yang di sampaikan Tri Astuti Handayani menekankan perlunya pembenahan serius pada sektor pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diminta memperkuat sistem informasi administrasi kependudukan, termasuk pengadaan alat rekam dan cetak KTP, serta peningkatan anggaran sarana pendukung.
Selain itu, Badan Kesbangpol didorong segera menyelesaikan persoalan batas wilayah, khususnya yang berkaitan dengan kawasan Cagar Alam Taman Nasional Berbak.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga direkomendasikan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) guna menciptakan layanan yang efektif, transparan, dan terintegrasi. Penguatan forum CSR perusahaan juga dinilai penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah investasi.
Komisi I turut menyoroti peningkatan kesiapsiagaan kebakaran oleh Satpol PP dan Damkar, penataan tenaga non-ASN oleh BKPSDMD, penguatan literasi sejarah oleh Dinas Perpustakaan, serta optimalisasi mitigasi bencana oleh BPBD.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada rehabilitasi pelabuhan oleh Dinas Perhubungan, pemerataan jaringan internet desa oleh Diskominfo, serta peningkatan kualitas pemerintahan desa oleh DPMD.
Komisi II menitikberatkan evaluasi pada sektor ekonomi produktif dan pembangunan fisik. Dinas Ketahanan Pangan diminta meningkatkan distribusi beras SPHP bekerja sama dengan Bulog.
Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) mendapat apresiasi atas kinerjanya di tengah efisiensi anggaran. Meski demikian, penguatan koordinasi dalam mendukung pembangunan prioritas tetap diperlukan.
Dinas Perkebunan dan Peternakan direkomendasikan lebih masif mensosialisasikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sementara itu, Dinas PUPR diminta meningkatkan koordinasi dengan DPRD agar kebutuhan masyarakat dapat lebih cepat diakomodasi.
Komisi II juga menyoroti pentingnya penambahan penerangan jalan umum oleh Dinas Perkim, transparansi bantuan kapal nelayan oleh Dinas Perikanan, serta penguatan sinergi antara Bappeda dan Balitbangda dalam mendukung visi pembangunan yang merata.
Komisi III memberikan sorotan luas terhadap sektor pelayanan publik. RSUD Nurdin Hamzah menjadi perhatian utama, terutama terkait peningkatan layanan ambulans, pembaruan alat kesehatan, penghapusan aset usang, serta penguatan sistem informasi kesehatan.
Selain itu, rumah sakit tersebut juga didorong menyediakan layanan psikologi bagi korban kekerasan. Dinas Kesehatan diminta memperkuat alat pemeriksaan tuberkulosis (TB) di seluruh puskesmas serta meningkatkan kualitas layanan Universal Health Coverage (UHC).
Permasalahan persampahan juga menjadi perhatian serius. Dinas Lingkungan Hidup diminta memperkuat pengawasan, menambah armada pengangkut sampah, serta meningkatkan anggaran pengelolaan.
Di sektor pendidikan, Komisi III menyoroti disiplin guru, penyelesaian Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), penanganan anak putus sekolah, kebutuhan mebeler, pemerataan tenaga pendidik, hingga rehabilitasi sekolah.
Selain itu, sektor tenaga kerja, pariwisata, koperasi, UMKM, perdagangan, dan kesejahteraan rakyat juga mendapat perhatian melalui sejumlah rekomendasi strategis guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemerataan pembangunan.
Rapat paripurna ini menegaskan komitmen DPRD Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Tidak hanya bersifat formal, DPRD juga mendorong perbaikan nyata terhadap kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.
Melalui rekomendasi dari tiga komisi tersebut, DPRD berharap seluruh OPD menjadikan LKPJ 2025 sebagai bahan evaluasi serius untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang lebih merata, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.
“Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti secara konkret agar pelayanan publik semakin baik dan pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Mul)**
