Bandung, http://Eksisjambi.com– Narasi yang menyebut “Jawa Barat akan dihapus dari peta” tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Namun, informasi tersebut perlu dipahami secara utuh. Yang dimaksud bukanlah penghapusan wilayah Provinsi Jawa Barat secara fisik, melainkan wacana perubahan nama administratif dari Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.
Wacana tersebut kini memasuki tahap pembahasan yang lebih serius setelah DPRD Jawa Barat menindaklanjuti hasil audiensi dengan Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat.
Pembahasan dilakukan dalam rapat kerja yang digelar di ruang Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat pada Kamis (2/7/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, didampingi Ketua Komisi I Rahmat Hidayat Djati, serta dihadiri perwakilan delapan fraksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hasil rapat menunjukkan mayoritas fraksi menyatakan persetujuan agar usulan perubahan nama tersebut dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Koordinator Tim Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat, Ganjar Kurnia, menjelaskan bahwa usulan tersebut bertujuan mengembalikan identitas dan nilai-nilai budaya Sunda yang dinilai semakin memudar dalam nomenklatur administrasi pemerintahan.
Menurut mantan Rektor Universitas Padjadjaran itu, istilah Sunda memiliki makna historis, sosiologis, dan kultural yang sangat kuat. Bahkan secara historis dan geologis, kawasan Sunda mencakup wilayah yang lebih luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga kawasan Cipamali di Jawa Tengah.
“Harapannya, perubahan nama menjadi Sunda memunculkan etos, semangat, dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Penggantian nama provinsi ini setidaknya menjadi monumen karena istilah Sunda memiliki kekuatan sosiologis, kultural, dan psikologis yang berkaitan dengan jati diri,” ujar Ganjar usai rapat.
Meski demikian, usulan tersebut masih berada pada tahap pembahasan awal. Perubahan nama provinsi tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan DPRD, melainkan harus melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang melibatkan pemerintah pusat dan persetujuan di tingkat nasional.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak salah memahami narasi yang beredar. Wilayah Provinsi Jawa Barat tidak akan hilang dari peta Indonesia. Yang sedang dibahas adalah kemungkinan perubahan nama resmi provinsi sebagai bagian dari penguatan identitas budaya masyarakat Sunda.**
