Home / Daerah / Nasional / News

Kamis, 16 April 2026 - 16:42 WIB

DPR RI Dorong Tambang Berbasis ESG, Komisi XII Sidak ke Kendari

Kendari, http://Eksisjambi.com –  Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kendari pada Rabu (15/4/2026) guna memastikan operasional perusahaan tambang berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.

Kunjungan ini di fokuskan pada evaluasi tata kelola sektor pertambangan, khususnya dalam penerapan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. DPR menegaskan bahwa aktivitas eksploitasi sumber daya alam tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) menjadi hal yang tidak bisa di tawar dalam industri pertambangan saat ini.

Baca Juga :  Wako Alfin Sidak Pembongkaran Pasar Beringin Jaya

“Yang terpenting dalam operasi pertambangan adalah terpenuhinya aspek ESG. Dengan begitu, keberadaan perusahaan akan memberikan manfaat sosial, membuka lapangan kerja, menciptakan multiplier effect ekonomi, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Menurutnya, ada dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut, yakni penguatan hilirisasi industri dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal. Hilirisasi dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang di dalam negeri, sementara penyerapan tenaga kerja lokal di harapkan mampu mengurangi angka pengangguran di daerah.

Baca Juga :  Pandangan Fraksi DPRD Tanjung Jabung Barat

Namun demikian, DPR RI juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan. Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pengawasan akan terus di perketat guna memastikan pengelolaan sumber daya alam di lakukan secara berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan legislatif dalam menjaga agar kekayaan alam Indonesia tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga tetap terjaga untuk generasi mendatang.**

Share :

Baca Juga

Daerah

APBN dan Pengawasan Bea Cukai Lindungi Masyarakat di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Sesuai yang tertuang pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 494 menyatakan bahwa setiap ASN, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah

Hukum

Viral…!!Oknum PNS Kabupaten Kerinci Terang Terangan Berpolitik Praktis dan Langgar UU ASN

Internasional

Kiper Muda Feyenoord Tony Kouwen Jalani Trial di Atletico Madrid

Daerah

Maraknya Rokok Ilegal Di Kerinci Sungai Penuh Jambi

Hukum

Kejaksaan Tanjabtim Serahkan Barang Bukti Tahap II Terkait Kasus Korupsi Dana Desa Pangkal Duri
Xiaomi 17 Ultra hadir dengan kamera 1 inci LOFIC dan telefoto 200MP optical zoo

Daerah

Xiaomi 17 Ultra Hadir dengan Kamera 1” LOFIC dan 200MP Optical Zoom

Advertorial

Wagub Sani Hadiri IPA Convex ke-49, Dorong Investasi Migas Nasional
Kode redeem MLBB Terbaru hari ini

Daerah

Kode Redeem MLBB Terbaru 8 Agustus 2026, Klaim Diamond dan Hadiah Gratis