Home / Hukum / Internasional / Nasional / News

Senin, 12 Januari 2026 - 17:44 WIB

KPK Tangkap Kepala KPP Madya Jakarta Utara Terkait Dugaan Korupsi Pemeriksaan Pajak

Korupsi Pajak

Korupsi Pajak

Jakarta, http://Eksisjambi.com –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara untuk periode 2021–2026.

Dalam kegiatan tersebut, KPK menetapkan dan menahan lima orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan Kepala KPP Madya Jakarta Utara berinisial DWB, yang di duga terlibat langsung dalam praktik penyalahgunaan kewenangan saat proses pemeriksaan pajak.

KPK mengungkapkan bahwa dugaan korupsi di lakukan oleh oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan modus mengurangi kewajiban pembayaran pajak Wajib Pajak tertentu. Praktik ini di duga di lakukan dengan imbalan sejumlah uang atau fasilitas lainnya.

Baca Juga :  Harga Emas Dunia Naik Rp 6.286 pada 21 Agustus 2026, Tembus USD 4.529,96 per Troy Ounce

Kasus serupa, menurut KPK, bukan kali pertama terjadi di lingkungan perpajakan. Celah kerawanan dalam proses pemeriksaan pajak di nilai masih terbuka dan berpotensi di salahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya penutupan celah tersebut harus di lakukan secara simultan oleh seluruh pihak terkait.

“Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional serta berbagai layanan publik. Setiap praktik korupsi di sektor ini berdampak langsung pada kepentingan masyarakat luas,” tegas KPK dalam keterangannya.

Baca Juga :  Fantastis...! Kalah di Pilwako 2010, Harta Kekayaan Ahmadi Zubir Naik 8 Kali Lipat Dalam Kurun Waktu 10 Tahun

KPK juga mengimbau para Wajib Pajak agar tidak ragu melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan praktik pemerasan atau penyalahgunaan kewenangan oleh petugas pajak. Namun demikian, laporan tersebut di harapkan di lakukan sepanjang Wajib Pajak tidak berada dalam posisi berusaha meminta atau mengupayakan pengurangan kewajiban pembayaran pajak secara melawan hukum.

Saat ini, KPK masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Perkembangan penanganan kasus akan di sampaikan secara berkala kepada publik.**

Share :

Baca Juga

Daerah

Menkes RI Dijadwalkan Kunjungi RSUD KH Daud Arif Tanjab Barat, Terkait Kasus Kematian Dokter

Daerah

Resep Herbal Alami untuk Membantu Meredakan Nyeri Sendi, Mudah Dibuat di Rumah

Advertorial

Misi Dagang dan Investas Jambi dan Jatim Tandatangani MOU

Advertorial

Hari Pertama Masuk Kerja, Gubernur Al Haris Gelar Halal Bihalal dengan Ratusan Pegawai Pemprov Jambi

Bangko

Masyarakat Langling Terima Dana Kompensasi Dari PT KDA

Daerah

Harga Beras di Sungai Penuh Stabil Meski Stok Gabah Menipis

Bangko

Wabup A. Khafidh: Pesantren Dituntut Adaptif di Era Digital

Daerah

Ketua DPRD Fajran Ikut Vaksin Covid-19.