Tim Halilintar bersama Kejaksaan Negeri Tanah Laut melakukan penertiban wilayah tambang guna mendukung penataan kawasan hutan, menjaga lingkungan, dan memberikan kepastian hukum.

Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Kajati dan pejabat Eselon II, menekankan integritas, tanggung jawab, dan adaptasi cepat dalam penegakan hukum.

Pelantikan Wakajati Riau Adhi Prabowo oleh Kajati Riau Dr. Sutikno menjadi momentum penguatan kinerja dan kesinambungan kepemimpinan di Kejati Riau.

Ditpolairud Polda Gorontalo mengungkap kapal terdampar tanpa awak yang diduga mengangkut 39 karung sianida. Polisi selidiki pemilik dan potensi pelanggaran hukum dengan ancaman hingga 10 tahun penjara.

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah tegas Bareskrim Polri dalam mengungkap 223 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sepanjang April 2026.
Tags:

Pemkab Kerinci dan Kejari Sungai Penuh menandatangani MoU dan PKS untuk memperkuat penegakan hukum, pendampingan kebijakan, serta penyelamatan aset daerah.

Pengusutan dugaan korupsi DAK Diknas Jambi dinilai menjadi indikator independensi penegakan hukum serta mencerminkan relasi profesional antara Pemprov dan Kejaksaan tanpa proteksi institusional.

Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka Munas PERSAJA 2026 di Jakarta, menegaskan peran Kejaksaan sebagai game changer dalam penegakan hukum nasiona

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan Rp11,4 triliun hasil sitaan negara oleh Kejaksaan Agung. Dana tersebut berasal dari sektor kehutanan, PNBP korupsi, dan pajak.

Komisi III DPR RI memastikan implementasi KUHP dan KUHAP di Jawa Barat berjalan optimal. Koordinasi antar penegak hukum dinilai baik tanpa hambatan berarti.

Anggota DPR RI Rocky Candra menyoroti maraknya PETI dan mendesak penegakan hukum tidak hanya menyasar penambang kecil, tetapi juga aktor utama di balik tambang ilegal.

Komisi III DPR RI mengawal tuntas kasus Nabila O’Brien sebagai bukti negara hadir memastikan penegakan hukum yang adil dengan pendekatan restorative justice sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.

Komisi III DPR RI memantau kesiapan implementasi KUHAP baru sesuai UU Nomor 20 Tahun 2025 saat kunjungan kerja reses ke Kalimantan Selatan, memastikan transisi berjalan tertib tanpa ketidakpastian hukum.

Untuk tugas penegakan hukum laksanakan secara profesional dan berkeadilan. Kalau ada atasan yang memerintahkan yang salah, laporkan ke saya,” tegas Kapolda dalam amanatnya.

“Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional mutlak diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Andry.