KPK membuka peluang tahanan mengajukan perubahan status menjadi tahanan rumah usai kasus Yaqut Cholil Qoumas. Publik soroti transparansi dan standar penilaian penyidik.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada Jumat (13/3/2026). Sebanyak 27 orang diamankan dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

KPK mengungkap bukti foto staf yang menarik uang tunai dan menyetorkannya kepada Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Selain dokumen dan chat WhatsApp, penyidik juga menyita sejumlah mobil dan menelusuri aset terkait dugaan korupsi

Kami mengimbau apabila terdapat keraguan terkait penerimaan tersebut, yang bersangkutan dapat berkonsultasi atau melaporkan ke KPK untuk dianalisis apakah termasuk gratifikasi atau bukan,” ujar Budi.

Selain Fadia, tim penyidik juga mengamankan sejumlah pihak lain yang diduga terkait dalam perkara tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, KPK belum membeberkan secara rinci dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi senyap tersebut.

Peningkatan nilai IPKD MCSP menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi tidak cukup dengan komitmen di atas kertas. Kami mendorong perbaikan sistem, pengawasan yang kuat, serta transparansi dalam setiap proses pemerintahan,” ujar Wali Kota Alfin .

kinerja lembaga semakin optimal dan mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang kian kompleks. Proses seleksi terbuka yang telah berlangsung sejak Oktober 2025 disebut sebagai bagian dari komitmen transparansi dan profesionalisme dalam pengisian jabatan struktural di lingkungan KPK.

Keberadaan PAKSI dan API di harapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi di berbagai sektor. Para penyuluh ini berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari aparatur sipil negara, akademisi, hingga praktisi di berbagai bidang.

“Saudara sebagai calon aparatur di Kementerian Hukum sangat rentan, terlebih ketika mengelola fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan anggaran negara dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ibnu di hadapan para taruna.

“Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional mutlak diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Andry.

OTT ini di duga kuat berkaitan dengan praktik korupsi dalam proses restitusi pajak, khususnya restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan sektor perkebunan. KPP Madya Banjarmasin disebut tengah menangani pengajuan restitusi pajak dengan nilai fantastis yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

“Di luar penanganan perkara, KPK mendorong pemulihan aset melalui koordinasi dan supervisi dengan pemda. Sepanjang 2025, KPK berhasil menyelamatkan aset daerah mencapai Rp122,10 triliun,” ujar Setyo Budiyanto dalam rapat tersebut.

Ketika batas wilayah tidak dipatuhi, di situ muncul potensi penyalahgunaan izin, gratifikasi, dan praktik ilegal lainnya. Dampaknya bukan hanya pada negara, tetapi juga lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tegas Bahtiar.

Dalam diskusi yang berlangsung intensif dan mendalam itu, Samad menegaskan bahwa pelemahan KPK pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah berdampak signifikan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, revisi regulasi tersebut menghilangkan independensi dan daya gigit lembaga antirasuah.

“Pemberantasan korupsi adalah kerja bersama. Sinergi antarlembaga harus terus dijaga agar sistem pengawasan dan integritas di lingkungan peradilan semakin kokoh,” ujar Ibnu.