KPK menangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dalam OTT terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru. Simak kronologi kasus dan alasan jalur mandiri dinilai rawan korupsi.

KPK mendalami dugaan aliran dana Rp30 miliar kepada pegawai Bea Cukai dalam kasus suap impor barang. Fakta tersebut terungkap dalam persidangan terdakwa John Field.

Pemerintah melalui BKN bersama KPK, KemenPAN-RB, dan LAN meluncurkan e-Learning ASN Berintegritas yang dapat diakses seluruh PNS dan PPPK untuk mendukung pengembangan karier serta memperkuat budaya antikorupsi.

LKPP dan KPK memperkuat sinergi pengadaan barang/jasa pemerintah hingga level desa guna menciptakan sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Mahkamah Agung melalui BSDK bekerja sama dengan KPK menggelar pendidikan antikorupsi bagi pimpinan pengadilan guna memperkuat integritas aparatur peradilan

KPK membuka peluang tahanan mengajukan perubahan status menjadi tahanan rumah usai kasus Yaqut Cholil Qoumas. Publik soroti transparansi dan standar penilaian penyidik.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada Jumat (13/3/2026). Sebanyak 27 orang diamankan dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

KPK mengungkap bukti foto staf yang menarik uang tunai dan menyetorkannya kepada Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Selain dokumen dan chat WhatsApp, penyidik juga menyita sejumlah mobil dan menelusuri aset terkait dugaan korupsi

Kami mengimbau apabila terdapat keraguan terkait penerimaan tersebut, yang bersangkutan dapat berkonsultasi atau melaporkan ke KPK untuk dianalisis apakah termasuk gratifikasi atau bukan,” ujar Budi.

Selain Fadia, tim penyidik juga mengamankan sejumlah pihak lain yang diduga terkait dalam perkara tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, KPK belum membeberkan secara rinci dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi senyap tersebut.

Peningkatan nilai IPKD MCSP menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi tidak cukup dengan komitmen di atas kertas. Kami mendorong perbaikan sistem, pengawasan yang kuat, serta transparansi dalam setiap proses pemerintahan,” ujar Wali Kota Alfin .

kinerja lembaga semakin optimal dan mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang kian kompleks. Proses seleksi terbuka yang telah berlangsung sejak Oktober 2025 disebut sebagai bagian dari komitmen transparansi dan profesionalisme dalam pengisian jabatan struktural di lingkungan KPK.

Keberadaan PAKSI dan API di harapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi di berbagai sektor. Para penyuluh ini berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari aparatur sipil negara, akademisi, hingga praktisi di berbagai bidang.

“Saudara sebagai calon aparatur di Kementerian Hukum sangat rentan, terlebih ketika mengelola fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan anggaran negara dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ibnu di hadapan para taruna.

“Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional mutlak diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Andry.