Komisi VII DPR RI mengawal kesiapan TVRI, RRI, dan ANTARA dalam memberikan layanan informasi publik selama Piala Dunia 2026 melalui penguatan anggaran, teknologi, dan perluasan jangkauan siaran.

Dari total Rp2 Miliar tambahan tersebut, pembagiannya adalah Rp1,7 Miliar kerjasama media dan Rp300 Juta diialokasikan untuk seleksi dan operasional Komisi Informasi (KI) Tahun 2026. Yang kemudian ada Rp300 Juta diduga merupakan “titipan” yang disinyalir untuk Pokok Pikiran (Pokir) legislatif.

“Penghargaan ini bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kerja sama, khususnya dalam penyampaian informasi pembangunan, pelayanan publik, serta potensi daerah Kabupaten Kerinci,” ujarnya.

“Jangan takut untuk menyampaikan informasi kepada publik. Sampaikan saja seluas-luasnya informasi, karena masyarakat berhak tahu dan pemerintah berkewajiban memberikan,” ujar Al Haris.

“Kita hidup ditandai dengan kecepatan informasi, Media Siber kini menjadi sumber utama bagi masyarakat membaca berita sebagai referensi. SMSI Kerinci Sungai Penuh memiliki peran strategis dalam menjaga ruang informasi publik”ujarnya

“Kejaksaan RI siap memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik,” demikian penegasan yang disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan uji publik. Komitmen ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam memperluas ruang transparansi lembaga negara.