Presiden Prabowo Subianto melantik 15 menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi negara di Istana Negara pada 1 Oktober 2026 untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Suahasil Nazara resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Ia menegaskan akan melanjutkan kebijakan APBN sehat dan menjadikan pemberantasan rokok ilegal sebagai prioritas Kementerian Keuangan.

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara Jakarta, Senin (14/9/2026).

Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso sebagai pimpinan Universitas Republik Indonesia di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).

Perubahan posisi duduk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna memicu perhatian publik. Istana menegaskan perubahan itu murni karena kebutuhan teknis.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui penguatan reformasi Polri, termasuk memperluas kewenangan Kompolnas dan menjaga posisi Polri langsung di bawah Presiden.

Muhammad Qodari menyoroti perubahan lanskap media di Indonesia pasca dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, termasuk peran besar media sosial dan strategi pemerintah ke depan

Presiden Prabowo Subianto juga secara resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024–2029. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

“Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti menjaga kebersihan, kerapian, dan keteraturan lingkungan kerja mencerminkan sikap profesional dan akan berdampak positif terhadap kenyamanan serta produktivitas kerja,” ujar Seskab Teddy dalam arahannya.

“Berjuanglah untuk bangsa. Bertandinglah dengan terhormat. Bawa pulang prestasi terbaik untuk Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya peran BRIN dalam menyinergikan potensi dan kekuatan riset di berbagai daerah guna mempercepat kemajuan bangsa.

Dengan menghadirkan kepemimpinan daerah yang kuat sekaligus membentuk badan khusus untuk memastikan percepatan pembangunan yang terintegrasi,inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Papua.

 “Para duta besar harus mampu menjadi jembatan kepentingan Indonesia dengan dunia luar, memperjuangkan ekonomi nasional, sekaligus menjaga kehormatan bangsa di setiap forum,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keppres No. 97/P Tahun 2025 dan Keppres 152/TPA Tahun 2025.”