Kamis, 19 Nov 2026 - 15:31 WIB
“Sambal pihek bukan sekadar makanan tradisional, tetapi merupakan warisan budaya masyarakat Kerinci yang membawa nilai sejarah, identiti, dan hubungan kekeluargaan yang terus dipelihara oleh generasi penerus, termasuk masyarakat Kerinci yang berada di perantauan.”
Kamis, 19 Nov 2026 - 13:43 WIB
“Pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses penelitian, penelaahan, evaluasi, serta partisipasi publik yang bermakna agar tidak terjadi tumpang tindih dengan regulasi lain. Pengawalan terhadap implementasi undang-undang ini menjadi hal penting agar berjalan efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.”
Kamis, 19 Nov 2026 - 08:10 WIB
“Masjid Agung Pondok Tinggi bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga mahakarya arsitektur tradisional Kerinci yang membuktikan kecanggihan teknik bangunan leluhur tanpa menggunakan paku dan tetap kokoh selama lebih dari 150 tahun.”
Rabu, 18 Nov 2026 - 16:43 WIB
“Melalui kerja sama ini, kita berharap dapat saling mendukung dan bersinergi dalam mengembangkan potensi daerah, baik di bidang pelayanan publik, pembangunan maupun sektor lainnya. Kita ingin kolaborasi ini memberikan dampak nyata dan manfaat besar bagi masyarakat.”
— Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H.
Selasa, 17 Nov 2026 - 19:38 WIB
“Kerusakan penahan tebing dan meluapnya Sungai Batang Marao harus segera ditangani. Kami meminta BBWS Jambi mempercepat pembangunan penahan tebing serta normalisasi sungai agar banjir tidak kembali terjadi,” ujar Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H.
Kamis, 19 Nov 2026 - 15:31 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 - 13:43 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 - 08:10 WIB
Rabu, 18 Nov 2026 - 16:43 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 - 19:38 WIB
kekecewaan PPPK

Daerah | Minggu, 18 Jan 2026 - 08:48 WIB
Minggu, 18 Jan 2026 - 08:48 WIB
Jika tidak di kelola dengan baik, kebijakan ini di khawatirkan memicu keresahan yang lebih luas, mengingat jumlah PPPK di Indonesia cukup besar dan tersebar di berbagai daerah. Pemerintah pusat pun didorong untuk memberikan pedoman yang lebih tegas agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antar daerah yang berujung pada ketidakadilan bagi PPPK.