JAKARTA, Eksisjambi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum nasional, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Keputusan tersebut mengakhiri proses pembahasan yang berlangsung selama sekitar 18 tahun, menjadikan pengesahan UU Perampasan Aset sebagai salah satu proses legislasi terpanjang dalam sejarah Indonesia.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pembahasan RUU dilakukan secara mendalam melalui penelitian, penelaahan, evaluasi, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
Menurutnya, seluruh proses tersebut dilakukan agar substansi undang-undang tidak bertentangan maupun tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah berlaku.
Dengan disahkannya undang-undang tersebut, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengoptimalkan mekanisme pelacakan, penyitaan, hingga perampasan aset yang berasal dari tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, implementasi UU Perampasan Aset juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, khususnya korupsi.
Meski telah resmi disahkan, berbagai pihak menilai pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini tetap menjadi aspek yang sangat penting. Implementasi aturan tersebut perlu dijalankan secara efektif, transparan, akuntabel, serta tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara sesuai prinsip negara hukum.
Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat agenda reformasi hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.(*)
Sumber: DPR RI.







