Home / Daerah / Hukum / Internasional / Nasional / News

Kamis, 19 November 2026 - 13:43 WIB

Sah! DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Tonggak Baru Pemberantasan Korupsi 

Oplus_131072

Oplus_131072

JAKARTA, Eksisjambi.com –  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum nasional, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan yang selama ini menjadi perhatian publik.

Keputusan tersebut mengakhiri proses pembahasan yang berlangsung selama sekitar 18 tahun, menjadikan pengesahan UU Perampasan Aset sebagai salah satu proses legislasi terpanjang dalam sejarah Indonesia.

Baca Juga :  Bupati Tanjab Barat Pimpin Rakor Pembinaan Awal Pelaksanaan Program Kegiatan OPD Tahun 2024

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pembahasan RUU dilakukan secara mendalam melalui penelitian, penelaahan, evaluasi, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

Menurutnya, seluruh proses tersebut dilakukan agar substansi undang-undang tidak bertentangan maupun tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah berlaku.

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengoptimalkan mekanisme pelacakan, penyitaan, hingga perampasan aset yang berasal dari tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, implementasi UU Perampasan Aset juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, khususnya korupsi.

Baca Juga :  Al Haris: Stadion Swarnabhumi Jadi Pusat Pengembangan Sepak Bola Jambi

Meski telah resmi disahkan, berbagai pihak menilai pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini tetap menjadi aspek yang sangat penting. Implementasi aturan tersebut perlu dijalankan secara efektif, transparan, akuntabel, serta tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara sesuai prinsip negara hukum.

Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat agenda reformasi hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.(*)

Sumber: DPR RI.

Share :

Baca Juga

Kemenko Polhukam

Daerah

Cegah Korupsi Pengadaan Barang/Jasa, Kemenko Polkam Tingkatkan Kapabilitas APH dan APIP

Advertorial

Wabup Tanjab Barat Buka Rakor Pemetaan Kerjasama Dalam Negeri

Daerah

Kongres ke-V Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Hadiri Wawako Antos

Advertorial

Ketua DPRD TanjabTimur Barat Ikuti Penanaman Padi Serentak Se-provinsi Jambi
Danau Kerinci

Artikel

Legenda Danau Kerinci, Antara Mitos Naga Calungga & Kehidupan Masyarakat
Presiden Prabowo &Raja Abdullah II

Internasional

Presiden Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi “The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda” dari Raja Abdullah II

Bangko

Ribuan Masa Dari Penjuru Merangin Deklarasi Serta Arak Nalim Nilwan Daftar ke- KPU

Daerah

Wako Alfin Sambut Hangat Atlet Berprestasi, Pemkot Sungai Penuh Siapkan Beasiswa dan Penghargaan