Kadis Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah menegaskan seleksi calon anggota Komisi Informasi periode 2026–2030 belum dibuka dan akan dilaksanakan sesuai aturan setelah panitia seleksi terbentuk lengkap.

Tim Seleksi menegaskan seleksi Komisi Informasi Provinsi Jambi belum dimulai. Proses masih menunggu kepastian perwakilan KI Pusat, sementara masa jabatan komisioner diperpanjang demi kepastian hukum dan pelayanan publik.

Akses informasi publik adalah hak warga negara sesuai UU No.14 Tahun 2008. Komisi Informasi Pusat dorong masyarakat lebih aktif dan melek informasi.

Perpaduan unsur modern dan lokal tersebut di harapkan mampu memperkuat citra Kominfo sebagai penggerak utama sistem informasi pemerintahan daerah. Dengan mengusung tema “Transformasi Digital untuk Kerinci yang Lebih Maju”.

“Saya mengimbau kepada semua OPD, mari kita menyampaikan seluas-luasnya informasi kepada publik. Jangan takut untuk menyampaikan informasi, karena masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berkomitmen memperbaiki tata kelola informasi, bukan hanya demi penilaian, tetapi untuk memberikan pelayanan yang transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kami berharap pendampingan dari Komisi Informasi dapat terus dilanjutkan,” ujar Azhar Hamzah.

Gubernur Al Haris menambahkan bahwa keterbukaan informasi telah ditetapkan sebagai program dan indikator strategis dalam RPJMD Jambi Mantap 2025–2029, sehingga seluruh OPD wajib menyelaraskan program, kegiatan, dan anggaran untuk memperkuat layanan informasi publik