JAMBI, Eksisjambi.com – Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu menjalankan program dan menyusun laporan administrasi, tetapi juga wajib menjelaskan kepada masyarakat terkait kebijakan, penggunaan anggaran, capaian kinerja, hingga berbagai persoalan yang masih harus diselesaikan.
Hal tersebut menjadi perhatian setelah Gubernur Jambi Al Haris memaparkan strategi penguatan keterbukaan informasi publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2026.
Salah satu langkah strategis yang disampaikan adalah menjadikan pelayanan informasi publik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025–2029.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mulai ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah dan reformasi birokrasi. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar diterapkan hingga tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Akademisi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP, menilai keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui dokumen perencanaan atau pernyataan pejabat, tetapi harus terlihat melalui tindakan nyata aparatur pemerintahan.
“Pemerintah modern tidak hanya menghasilkan kebijakan, tetapi juga harus mampu menjelaskan kepada publik apa yang dikerjakan, bagaimana anggaran digunakan, dan apa hasil yang dicapai,” tulis Yulfi dalam kajiannya.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan kewajiban hukum sekaligus bagian dari pertanggungjawaban negara kepada masyarakat.
Berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024, dari 35 OPD yang mengikuti penilaian, sebanyak 13 OPD berhasil memperoleh predikat informatif. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencatat satu OPD berpredikat informatif.
Meski mengalami perkembangan, angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas keterbukaan informasi belum sepenuhnya merata di seluruh perangkat daerah.
PPID Bukan Sekadar Formalitas
Yulfi menegaskan, kepala OPD memiliki peran besar dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan efektif. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak boleh hanya menjadi urusan administratif yang diserahkan kepada beberapa pegawai.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik memiliki kewajiban menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada dalam kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan.
Kewajiban tersebut tidak hanya menjawab permintaan informasi dari masyarakat, tetapi juga menyediakan informasi secara proaktif, seperti informasi kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan.
“Penunjukan pejabat melalui surat keputusan tidak otomatis membuktikan keterbukaan telah berjalan. Ukurannya adalah ketersediaan informasi, kecepatan respons, kemudahan akses, serta kesediaan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ia menilai kepala OPD harus memiliki keberanian dan tanggung jawab kelembagaan untuk menjelaskan kebijakan, capaian program, penggunaan anggaran, serta berbagai kendala dalam lingkup kewenangannya.
Kepala OPD Harus Bertanggung Jawab kepada Publik
Menurut Yulfi, akuntabilitas birokrasi tidak hanya dibangun melalui laporan kepada atasan secara hierarkis, tetapi juga melalui tanggung jawab kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan dan pihak yang memiliki kepentingan terhadap penggunaan anggaran publik.
Ia mengingatkan agar keterbukaan informasi tidak membuat seluruh persoalan pemerintahan bergantung pada penjelasan gubernur.
“Gubernur tidak mungkin menjadi juru bicara bagi seluruh persoalan pemerintahan. Setiap kepala OPD harus mampu menjelaskan tugas, kinerja, dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya,” tulisnya.
Berbagai sektor pemerintahan membutuhkan keterbukaan yang nyata. Pada rumah sakit daerah misalnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai antrean pelayanan, ketersediaan obat, fasilitas, biaya, hingga langkah perbaikan.
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), OPD terkait juga harus terbuka mengenai upaya pencegahan, kesiapan personel, wilayah terdampak, penggunaan anggaran, hingga proses pemulihan.
Begitu pula pembangunan infrastruktur. Masyarakat memiliki hak mengetahui progres pekerjaan, nilai anggaran, potensi keterlambatan, dan pengawasan kualitas proyek.
Sedangkan dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah harus menjelaskan kriteria penerima, mekanisme pendataan, proses verifikasi, serta saluran pengaduan masyarakat.
Keterbukaan Harus Masuk Evaluasi Kinerja
Yulfi menilai penetapan pelayanan informasi publik sebagai IKU seluruh perangkat daerah dalam RPJMD 2025–2029 harus disertai indikator yang jelas dan terukur.
Evaluasi tidak cukup hanya melihat keberadaan PPID atau jumlah informasi yang dipublikasikan melalui website pemerintah.
Menurutnya, aspek yang perlu dinilai meliputi keterbaruan data, kecepatan respons, kemudahan akses, kualitas penjelasan, penyelesaian pengaduan, hingga manfaat informasi bagi masyarakat.
“Keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari evaluasi kinerja kepala OPD, bukan hanya agenda administratif menjelang penilaian monitoring dan evaluasi,” tegasnya.
Pada akhirnya, keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah menyampaikan keberhasilan, tetapi dari kesediaan memberikan penjelasan terhadap seluruh pekerjaan yang menggunakan sumber daya publik.
Pemerintah yang terbuka akan membangun kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, informasi yang sulit diperoleh, pengaduan yang tidak ditanggapi, dan pertanyaan publik yang diabaikan berpotensi melahirkan ketidakpercayaan.
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata pemerintahan yang bertanggung jawab kepada masyarakat.(*)







