Komisi III DPR RI memastikan implementasi KUHP dan KUHAP di Jawa Barat berjalan optimal. Koordinasi antar penegak hukum dinilai baik tanpa hambatan berarti.

Opini hukum kuasa hukum Wawan Setiawan, Elas Anra Dermawan, menyoroti keterangan Rudy yang disebut sebagai broker di persidangan dan menegaskan pentingnya pembuktian sah sebelum dinilai sebagai fakta hukum.

Opini hukum dari Elas Anra Dermawan, SH menegaskan pentingnya menjaga objektivitas hukum dalam perkara dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta menilai tidak tepat menarik Gubernur tanpa bukti hukum yang sah di persidangan.

“Ini adalah tonggak sejarah besar. Indonesia akhirnya memiliki hukum pidana dan hukum acara pidana yang lahir dari rahim bangsa sendiri, disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Yusril dalam keterangannya.

Komisi III menilai bahwa keterlibatan publik adalah kunci agar RUU KUHAP mampu menjawab tantangan hukum masa kini serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara.