Perlindungan Sosial

Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi Semester II 2026 Senilai Rp26,34 Triliun

Daerah | Selasa, 23 Jun 2026 - 13:19 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 - 13:19 WIB

Pemerintah meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi Semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, memperkuat ketenagakerjaan, dan meningkatkan perlindungan sosial.

ASEAN dan UN ESCAP Perkuat Kerja Sama Strategis

Internasional | Senin, 22 Jun 2026 - 20:38 WIB

Senin, 22 Jun 2026 - 20:38 WIB

ASEAN dan UN ESCAP memperkuat kerja sama strategis di bidang politik-keamanan, ekonomi, sosial-budaya, integrasi digital, ketahanan bencana, serta implementasi Rencana Aksi ASEAN–PBB 2026–2030.

Luhut Uji Coba Digital Single ID Berbasis Face Recognition 

Daerah | Sabtu, 13 Jun 2026 - 19:44 WIB

Sabtu, 13 Jun 2026 - 19:44 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan menguji coba Digital Single ID berbasis face recognition untuk penyaluran bansos. Sistem berbasis AI ini diklaim mampu membuat bansos lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.

DPR RI Dorong RAPBN 2027 Fokus Jaga Daya Beli dan Perkuat Kelas Menengah

Daerah | Sabtu, 30 Mei 2026 - 11:21 WIB

Sabtu, 30 Mei 2026 - 11:21 WIB

DPR RI mendorong RAPBN 2027 fokus menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kelas menengah, menciptakan lapangan kerja, mendukung UMKM, serta meningkatkan penerimaan negara secara adil.

Prabowo: NU Pilar Persatuan Bangsa

Daerah | Senin, 9 Feb 2026 - 14:22 WIB

Senin, 9 Feb 2026 - 14:22 WIB

Pemerintah telah membuktikan komitmen tersebut melalui langkah nyata antara lain, memastikan ketersediaan pupuk terjangkau bagi petani dan swasembada beras”ujarnya

Kinerja Terukur dan Dampak Nyata: Mengapa Al Haris Disebut Salah Satu Gubernur Paling Efektif

Advertorial | Rabu, 17 Des 2025 - 18:15 WIB

Rabu, 17 Des 2025 - 18:15 WIB

Dalam konteks efisiensi fiskal yang digalakkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah menyesuaikan belanja kegiatan termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan biaya tak prioritas hingga 50% sesuai arahan nasional.